TEMPO.CO, Jakarta -Final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung melawan Sriwijaya FC akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2015. Diperkirakan jumlah penonton akan mencapai 100 ribu orang, sebagian besar Bobotoh, sebutan suporter Persib. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo menonton pertandingan ini.
Bagaimana sebenarnya kondisi Gelora Bung Karno selama ini. Yang jelas, kondisi aset warisan pemerintahan Presiden Sukarno itu sudah kuno dan rusak parah sehingga tak laik standar Asian Games 2018. Karena kerusakan ada di mana-mana, Kementerian Pemuda dan Olahraga menganggarkan Rp 765,5 miliar untuk merenovasi arena Kompleks Gelora Bung Karno pada tahun depan.
Suntikan anggaran ini meningkat empat kali lipat dari perkiraan awal yakni Rp 200 miliar. Penyebabnya kondisi aset warisan pemerintahan Presiden Sukarno itu sudah kuno dan rusak parah sehingga tak laik standar Asian Games 2018.
Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, Badan Layanan Umum yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara sejak 2008 tak sanggup membiayai renovasi tersebut, walaupun mereka telah mengelola aset Gelora Bung karno seluas 1,9 juta meter persegi untuk kerjasama bisnis dengan pihak swasta. Bentuk kerjasamanya berupa bangun guna serah (BOT), Kerja Sama Operasi (KSO), serta penyewaan sarana dengan swasta. Sekitar 20 perusahaan terlibat di sana, salah satunya PT Lingga Hamparan Krida, pengelola Hotel Atlet Century Park.
Menteri Olahraga Imam Nahrawi menyatakan keberadaan aset Gelora Bung karno yang cukup besar adalah fakta di balik kebijakan renovasi ini. Setneg, kata dia, juga jengah karena banyak yang menduga duit kas PPK-Gelora Bung Karno "menggunung" tapi kenyataannya kecil, “Itu satu sisi ya, bagaimana internal PPK-Gelora Bung karno bisa diaudit, sebanyak apa dan sejauh mana tentang keuangannya,” katanya, “Tapi saya tidak mau berdebat masalah itu,” dia menambahkan.
Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya telah menelisik pengurusan Gelora Bung Karno di bawah PPK-Gelora Bung Karno pada dua tahun lalu. Hasilnya, BPK menemukan 19 masalah yang berpotensi merugikan badan tersebut. Misalnya, sebanyak 13 kerjasama BOT diikat dengan perhitungan tarif berbeda sehingga tak memenuhi standar kontribusi. Bahkan, terdapat empat kerjasama BOT dan dua KSO tak disertai pembagian keuntungan dengan pengelola Gelora Bung Karno. Lebih gawat lagi, delapan BOT dikelola swasta lebih dari tiga puluh tahun atau melebihi waktu yang ditetapkan pemerintah.
Temuan lainnya adalah pengelola Gelora Bung Karno tidak menerapkan praktek bisnis yang sehat. BPK menemukan pengelolaan sejumlah aset oleh swasta tanpa bentuk perjanjian kerjasama yang jelas. Akibatnya, negosiasi pengenaan tarif dari Gelora Bung Karno lemah lantaran secara de fakto telah dikuasai oleh swasta.
Misalnya di Stadion Madya yang bakal direnovasi oleh Kementerian Olahraga untuk arena atletik Asian Games 2018. "Pihak PPK-Gelora Bung Karno belum optimal mewujudkan praktek bisnis yang sehat di dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas atas pengelolaan aset," tulis BPK dalam laporannya.
Pelaksana tugas juru bicara PPK-Gelora Bung Karno Tiapul Elfrida Simanungkalit, bergeming saat hendak diwawancarai Majalah Tempo di kantornya, Rabu dua pekan lalu. Dia berdalih suatu saat lembaganya bakal menyampaikan ke publik semua hal yang menyangkut renovasi GBK, “Bisa dilihat sendiri juga kondisi Gelora Bung Karno, anda kan lebih tahu dari kami yang berada di kantor,” ucap Tiapul yang juga Direktur Keuangan PPK-Gelora Bung Karno tersebut.
TRI SUHARMAN
