Soal Wisma Atlet Asian Games, Ini Dua Opsi Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisma Atlet Sekolah Menengah Atas Khusus Olahragawan di Ragunan, Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana

    Wisma Atlet Sekolah Menengah Atas Khusus Olahragawan di Ragunan, Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memilki dua pilihan terkait masalah pembangunan wisma atlet yang akan digunakan untuk Asian Games Jakarta-Palembang 2018 di Kemayoran, Jakarta.

    "Pemerintah masih pada rencana awal membangun 10 menara wisma atlet di Kemayoran saat ini pemerintah telah melakukan telaah, Kementerian Keuangan juga telah menyetujui dan memberikan dukungan," kata Menteri Sekretariat Negara Indonesia Pratikno seusai rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin.

    Selain tetap dengan rencana pembangunan wisma atlet yang terdiri dari 5400 unit kamar, pemerintah telah menyiapkan pilihan lain mengalihkan fungsi rusunawa dan rusunawi di blok C2 dan C3 menjadi wisma atlet.

    "Rusunawa ini dibangun oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini pembersihan lahan telah dilakukan, saya harap semua pihak dapat bekerja sama," kata dia.

    Pratikno mengatakan pembangunan wisma atlet tersebut telah didisuskan dengan BPKP dan juga Kejaksaan Agung.

    Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan semuanya harus tetap berjalan sesuai jadwal.

    "Kita tetap memantau kondisi lapangan, kita meninjau ulang rangka utama dari perhelatan Asian Games tersebut, seperti berapa negara yang hadir, cabang olahraganya dan lainnya," kata Puan.

    Persiapan tempat pertandingan dan wisma atlet termasuk renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan wisma atlet Kemayoran dalam tahap persiapan administrasi baik terkait dengan dokumen perencanaan program dan kegiatan dalam APBN dan APBD, mau pun terkait dengan administrasi status hukum dari aset yang akan dibangun.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.