TEMPO.CO, Jakarta - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menjamin kesiapan sarana dan infrastruktur Asian Games 2018 sesuai dengan master plan yang akan disampaikan kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA).
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum KOI Muddai Madang dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu.
Setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games ke-18, KOI sudah melakukan kegiatan pokok, seperti penyelesaian master plan pengembangan. Menurut Muddai, master plan Asian Games 2018 yang berisi semua hal terkait dengan ajang olahraga tersebut akan disampaikan kepada OCA untuk meminta persetujuan karena ada kriteria dan kontrak yang harus ditetapkan.
Master plan yang disampaikan tersebut akan dipelajari oleh OCA. Setelah disetujui, KOI akan membuat lini masa agenda agar terjadwal dan terukur.
Muddai juga mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden mengenai Asian Games yang rencananya akan keluar pada pertengahan Januari 2016. Inpres tersebut nantinya akan memayungi semua kementerian dan lembaga yang terlibat untuk bekerja lebih cepat, terutama dalam pembangunan venue.
"Konstruksi dengan waktu lama, terutama untuk velodrome, akuatik, dan wisma atlet. Namun untuk velodrome dan akuatik tidak masuk test event pada 2017 sehingga tidak perlu terburu-buru. Wisma atlet digunakan pada 2018," kata Muddai.
Muddai juga mengungkapkan pada 2016 nanti KOI akan fokus dalam menyukseskan proses penyelenggaraan, terutama sosialisasi, promosi, seminar, dan penjadwalan sebagai wujud persiapan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan kesiapan Palembang untuk Asian Games sudah mencapai 80 persen walaupun penyelenggaraannya masih beberapa tahun lagi.
"Wisma atlet paling penting. Tiga tower yang lama sudah ada, ditambah tiga tower dengan lima lantai dan lima tower dengan 17 lantai yang selesai pertengahan 2017. Kami juga punya Jakabaring Sport City (JSC), kawasan olahraga seluas 325 hektare," katanya.
Ketika ditanya mengenai pendanaan proyek konstruksi Asian Games di Palembang, Alex mengatakan sumber dananya berasal dari pemerintah daerah dengan dibantu dari pemerintah pusat dan pihak ketiga.
ANTARA
