TEMPO.CO, Jakarta - Stadion Madya Gelora Bung Karno dinyatakan layak dipergunakan untuk ajang Asian Games 2018. Hal ini dinyatakan Sekretaris Jenderal Federasi Atletik Asia Maurice Nicholas usai berkunjung ke Stadion Madya, Jakarta, 19-20 April 2016.
Berdasarkan siaran pers yang disebarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Rabu, 20 April 2016, Nicholas datang ke Jakarta untuk menilai langsung kondisi Stadion Madya. Apa yang mendorongnya berbuat demikian adalah kesimpulan perwakilan Komite Olimpiade Asia, Wei Jizhong, soal kelayakan Stadion Madya untuk Asian Games 2018.
Pada 14 April lalu, Wei Jizhong datang ke Jakarta untuk meninjau beberapa venue Asian Games. Dia menyatakan Stadion Madya tidak layak digunakan di Asian Games. Alasannya, kondisi stadion tidak memenuhi standar dan jumlah tempat duduk penonton terbatas, hanya 10 ribu tempat duduk. Tapi Jizhong tetap membuka peluang untuk diadakannya pertandingan atletik di Stadion Madya dengan syarat Nicholas sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Atletik Asia setuju.
Nicholas kemudian menyatakan Stadion Madya layak untuk pertandingan atletik Asian Games karena sudah memiliki sertikat kelas 2 standar IAAF atau layak untuk event level kawasan atau benua dan lebih baik lagi jika direnovasi. Dia pun bisa memaklumi kapasitas tempat duduk penonton yang hanya 10 ribu.
Permasalahan yang muncul, kata Kemenpora dalam rilisnya, adalah keharusan keberadaan lapangan pemanasan, yang sejauh ini belum ada. Penganggaran untuk mengadakan lapangan pemanasan itu pun bakal sulit karena proses persiapan administrasi renovasi kawasan Gelora Bung Karno sudah berlangsung.
Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Direktur Utama GBK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, mengadakan rapat di kantor GBK pada 20 April 2016. Salah satu hasilnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan merenovasi trek Stadion Madya hingga sesuai dengan sertifikat Kelas 1 IAAF (Federasi Atletik Internasional).
KEMENPORA | GADI MAKITAN
