PON Tiga Bulan Lagi, Jawa Barat Kebut Pembangunan Venue

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Atlet polo Kontingen DKI Jakarta Benny Respati (6), melempar bola ke gawang tim polo kontingen Sumatera Selatan, dalam pertandingan final polo air putra pada Pekan Olahraga Nasional XVIII, di Kolom Renang Kalinjuhang, Pekanbaru, Propinsi Riau, Kamis (20/9). TEMPO/Imam Sukamto

    Atlet polo Kontingen DKI Jakarta Benny Respati (6), melempar bola ke gawang tim polo kontingen Sumatera Selatan, dalam pertandingan final polo air putra pada Pekan Olahraga Nasional XVIII, di Kolom Renang Kalinjuhang, Pekanbaru, Propinsi Riau, Kamis (20/9). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marda TNI (Purn.) K Inugroho mengatakan, mewakili panitia pengawas dan pengarah sengaja menyambangi semua venue yang tengah dipersiapkan untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan digelar di 15 daerah Jawa Barat pada September nanti. “Hari ini semi deadline, kita harus ketemu betul apa permasalahannya, recovery harus dalam tiga bulan ini. Ada yang sudah selesai, ada yang masih percepatan, dan ada perpindahan (lokasi),” kata dia di Bandung, Rabu, 18 Mei 2016.

    Inugroho mengatakan, laporan sementara yang diterima baru 80 persen venue yang dipersiapkan sudah siap digunakan. Sementara 18 persennya masih dalam percepatan penyelesaikan pembangunan. “Sarana prasarananya belum selesai, tapi venue sudah selesai. Dan dua persen itu persiapan perpindahan karena ada yang belum siap,” kata dia.

    Salah satu venue yang dipindahkan lokasinya adalah pertandingan balap motor yang sedianya digelar di Subang, tapi karena pemerintah daerahnya angkat tangan menyelesaikan venue itu akhirnya dipindahkan lokasi pertandingannya ke Kota Tasikmalaya. Kendati demikian, Inugroho mengaku, persiapan perhelatan PON XIX masih sesuai dengan jadwal yang disiapkan bersama KONI dan PB PON XIX.

    “Masih ada tiga bulan lagi. Seperti balap motor, sudah ada venuenya dengan pola nyewa. Kita memberi pengarahan harus ada alternatif sewa apakah itu venue atau peralatan seandainya terjadi emergency. Harus ada escape, jalan keluar,” kata dia.

    Baca juga
    Pembunuhan Karyawati : 31 Adegan, Pelaku Sempat Bercumbu
    Sakit Jantung, Deddy Dores Meninggal Dunia  
    Gadis Brasil Ini Rayu Messi dan Pique dengan Foto Syur
    Setelah Diajak Nonton Video Porno, Dua Siswi SD Ini Dicabuli

    Inugroho mengatakan, semua venue itu dalam pekan ini tengah diperiksa kualitasnya. KONI meminta semua venue perhelatan PON XIX ini mengikuti standar internasional. “Kita finalisasi apakah masih ada permasalahan yang harus kita recovery cepat selama 2-3 bulan ini. Dan itu memang jadwal kita seperti itu,” kata dia.

    Soal lokasi perhelatan seremoni pembukaan PON XIX, KONI masih berharap bisa digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), di Kota Bandung yang saat ini masih dalam proses perbaikan. Lokasi alternatif seremoni itu saat ini di Stadion Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung. “Tapi ktia sudah menyampaikan untuk menyiapkan dua skenario kalau di Jalak Harupat seperti apa, di GBLA seperti apa? Jadi kita harus tetap punya dua skenario,” kata dia.

    KONI menargetkan semua fasilitas itu sudah rampung pada Juli nanti. “Masih ada waktu sampai Juli nanti. Kita usahakan sudah ada tes even,” kata Inugroho.

    Ketua Umum PB PON XIX, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah Jawa Barat menggelontorkan hingga Rp 2,8 triliun untuk perhelatan PON XIX ini termasuk penyelenggaraannya nanti pada September. “Biaya besar itu bukan penghamburan karena biaya penyelenggaraannya sendiri hanya Rp 800 miliar. Keseluruhan biaya yang cukup besar itu bukan ujntuk penyelenggaraan tapi untuk inrfrastruktur baik venue dan jalan penunjang venue,” kata dia selepas presentasi kesiapan itu di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Mei 2016.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengklaim, mayoritas anggaran untuk venue itu akan bermanfaat bagi pengembangan olahraga di Jawa Barat. Mayoritas venue yang digunakan misalnya fasilitas olahraga yang memang dimiliki kabupaten/kota hingga perguruan tinggi.”Venue itu ktia kolaborasikan dengan kabuapten/kota dan kampus-kampus. Misalnya futsal di ITB supaya ketika selesai, anak-anak ITB (Institut Teknologi Bandung) bisa menggunakan itu, kolam renang di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) karena di sana gudangnya persemaian atlet. Gak ada yang mubazir,” kata dia.

    Menurut Aher, pemerintah pusat hanya memberikan Rp 135 miliar dari APBN untuk membantu penyelenggaraan PON XIX. Sementara pembiayaan lainnya juga berasal dari iuran masing-masing daerah peserta perhelatan itu. “Dana dari pemerintah itu sedang dalam proses pencairan,” kata dia.

    Aher mengatakan, kendati bakal digelar di 15 daerah di Jawa Barat, konsentrasi perhelatan PON XIX berada sejumlah daerah. Paling banyak di Kota Bandung 28 even, Kabupaten Bandung 11 even, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang masing-masing 5 even, lalu Sumedang dan Bogor masing-masing 3 even, selebihnya antara 1-2 even yakni di Kota Cimahi, Pangandaran, Karawang, Sukabumi, Cirebon, kabuapten dan kota Bekasi, Ciamis, dan Kota Tasikmalaya.

    Sejumlah lokasi penyelenggaraan even juga terpaksa dipindahkan karena lokasi yang dipersiapkan dikhawatirkan tidak akan beres pada waktunya. Lokasi pertandingan cabang olahraga bulutangkis misalnya yang asalanya di Kota Bandung dipindah ke Kota Cirebon, Tarung Derajat pindah ke Gelora Siliwangi, balap motor dari Subang ke Tasikmalaya. “Secara keseluruhan persiapan sudah bagus, on the track,” kata Aher.

    Aher mengatakan, soal lokasi perhelatan seremoni PON XIX masih diupayakan di GBLA yang saat ini masih menunggu rampungnya perbaikan. “Kalau bulan Juni-Juli ini GBLA perbaikan selesai,” kata dia. Sementara Jalak Harupat sendiri juga masih menunggu penyelesaian jalan tol Soreang-Pasirkoja yang menjadi jalan alternatif akses menuju stadion itu yang ditargetkan rampung Agustus ini.

    AHMAD FIKRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.