Kemenpora Bikin Kebijakan untuk Tertibkan Bonus Atlet PON

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto Sambangi KPK untuk Meminta Kejelasan Status Hambalang, Senin, 28 Maret 2016. TEMPO/Maya Ayu

    Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto Sambangi KPK untuk Meminta Kejelasan Status Hambalang, Senin, 28 Maret 2016. TEMPO/Maya Ayu

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan mengeluarkan peraturan menteri tentang nilai bonus untuk atlet-atlet daerah yang meraih medali dalam Pekan Olahraga Nasional.

    "Kami tidak bermaksud menghalang-halangi hak atlet untuk mendapatkan rezeki. Selama ini ada kecenderungan atlet lebih memilih PON dibanding kejuaraan internasional," kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto selepas menerima kunjungan mahasiswa IKIP PGRI Bali di Jakarta, Rabu.

    Gatot mengatakan sejumlah daerah seringkali memberikan bonus kepada atletnya yang meraih medali dalam PON melebihi nilai bonus atlet yang meraih medali dalam SEA Games. "Bonus medali emas Olimpiade itu Rp5 miliar, medali emas Asian Games Rp400 juta, medali emas SEA Games Rp200 juta. Bonus PON maksimal tidak lebih dari bonus SEA Games itu," ujar Gatot.

    Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu mengatakan atlet-atlet seringkali pindah daerah karena dijanjikan bonus medali yang sangat besar. "Janji bonus itu tidak mendidik dan tidak ada tidak ada pembinaan atlet di daerah-daerah," katanya.

    Kemenpora, lanjut Gatot, akan membahas sejumlah aturan terkait PON selain bonus atlet bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan cabang-cabang olahraga. "Kami akan mengajak mereka setelah penyelenggaraan Peparnas 2016 nanti," katanya.

    Aspek lain yang akan menjadi pembahasan Kemenpora dalam peraturan tentang PON adalah kelompok umum atlet yang berlaga. Aturan pembatasan kelompok umur bertujuan mencegah keikutsertaan atlet-atlet senior dalam kejuraan PON. "Paling lambat peraturan tentang PON itu sudah ada rancangannya pada akhir 2016," kata Gatot.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.