TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Disiplin Antidoping yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus penggunaan doping 14 atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX akan menawarkan uji sampel kedua kepada atlet-atlet itu. Jika atlet-atlet ini tak menanggapi tawaran itu, mereka dianggap menerima hasil uji sampel pertama. "Jika begitu, kami akan lanjutkan proses dengan sidang dengar pendapat," kata Ketua Dewan Disiplin Antidoping Cahyo Adi.
Sesuai dengan rencana, sidang dengar pendapat akan dilakukan dengan menghadirkan dua atlet setiap hari. Seperti sidang hukum pidana, sidang dengar pendapat Dewan Disiplin Antidoping bisa memakan waktu hingga beberapa pekan.
Pada saat sidang, Dewan akan mendengarkan penjelasan lengkap dari ke-14 atlet atas dugaan pemakaian doping. Dewan akan meminta atlet membawa semua obat, suplemen, dan vitamin yang mereka konsumsi saat perlombaan PON XIX di Jawa Barat. "Kalau bisa, mereka bawa sekalian kaleng atau wadah obat dan suplemen yang mereka konsumsi," tutur Cahyo.
Cahyo juga meminta pelatih dan pengurus federasi olahraga daerah menemani sang atlet dalam sidang. Selain memberikan dukungan moral, mereka bisa bercerita tentang konsumsi doping para atlet. Dengan kata lain, Dewan Disiplin Antidoping akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pelatih. "Kami akan kejar sampai tuntas," kata Cahyo.
Jika terbukti bersalah, atlet terancam hukuman terberat larangan bertanding di lingkup nasional dan internasional selama empat tahun. Meski begitu, Kemenpora akan membentuk dewan banding untuk memfasilitasi upaya banding atlet atas hukuman yang dijatuhkan Dewan Disiplin Antidoping.
Baca Juga:
Bahkan Dewan Disiplin Antidoping mempersilakan atlet mengajukan permohonan banding hingga ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) di Swiss. "Tak masalah, tapi harus tahu kalau mau daftar perkara ke CAS harus bayar US$ 5.000 ditambah harus hadir di Swiss. Kalau mereka ada dana, silakan," kata Cahyo.
INDRA WIJAYA
