Menkeu Syaratkan Bentuk BLU untuk Cairkan Dana Asian Games

Reporter

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) berbincang dengan Plt Sekda Provinsi Sumsel Joko Imam Santoso (kiri), Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono (kedua kanan), dan Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Adi Wibowo (kanan) saat meninjau progres pembangunan Light Rail Transit (LRT)/kereta ringan di Stasiun Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, 20 Mei 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Palembang - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan dana pelaksanaan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang dapat dilakukan asalkan panitia penyelenggara (Inasgoc) membentuk Badan Layanan Umum.

Sri Mulyani yang diwawancarai di sela-sela kunjungan ke Stadion Menembak Jakabaring, Palembang, Rabu, mengatakan berdirinya BLU ini sangat penting, karena jika telah berbentuk badan maka sejatinya telah menjadi organisasi yang lebih permanen dan bisa mengelola berbagai macam kegiatan olahraga di Indonesia.

Kebutuhan Asian Games, baik yang dialokasikan di Kemenpora maupun Inasgoc akan diupayakan terpenuhi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Minggu lalu saya sudah cek ke Pak Erick (Ketua Komite Olimpiade indonesia) tidak hanya dari sisi anggaran tapi terpenting Inasgoc membentuk BLU," kata Sri.

Dalam kunjungan yang juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Sri mengatakan sejauh ini Kementerian Keuangan terus memonitoring mengenai rencana pembentukan BLU ini karena berharap dapat terwujud dalam waktu dekat.

Dukungan sepenuhnya akan diberikan ke panitia penyelenggara Asian Games karena negara sendiri telah menganggarkan dana untuk kebutuhan Asian Games. Bahkan, Sri menggaransi jika masih kurang maka dapat saja ditambahkan pada APBN-P pada Juli mendatang.

Terkait besaran dana yang dialokasikan pemerintah itu, Sri tidak mengetahui persis angkanya. Akan tetapi, ia menjamin bahwa persoalan saat ini bukan pada ketersediaan dana melainkan persyaratan pembentukan BLU.

Bahkan ketika ditanya apakah dirinya mengajukan persyaratan pencairan dana berupa Peraturan Presiden seperti hasil rapat pleno 9 Februari 2017 lalu antara Kemenpora, Kemenkeu dan Inasgoc, Sri berkilah bahwa ia tidak terlalu mempedulikannya.

"Saya justru tidak aware ada Perpres atau tidak. Tapi jika sudah dalam bentuk BLU maka permintaan dana akan dipenuhi. Mengapa? karena pengelola anggaran sudah bersifat permanen, bisa berjalan terus meskipun Asian Games sudah selesai. Malah bisa menghasilkan pendapatan bagi pemerintah karena sudah ada sistem kelembagaannya," tuturnya.

Jika BLU ini sudah didirikan maka kebutuhan dana Rp500 miliar yang diharapkan dapat dicairkan pada tahun ini dipastikan dapat terlaksana.

"Dana Rp500 miliar tidak ada masalah. Jika mereka membutuhkan, dana sudah stand bye," ujar Sri.

Sebelumnya Inasgoc mengajukan kebutuhan dana Rp8,7 triliun untuk pelaksanaan Asian Games. Pada tahun ini pemerintah telah menyanggupi sebesar Rp2,3 triliun, di mana sebanyak Rp500 miliar dijanjikan akan dicairkan ada pertengahan tahun 2017.

Belakangan Ketua Panitia Pengarah Asian Games Jusuf Kalla mengatakan terdapat pemangkasan anggaran dari Rp8,7 triliun menjadi Rp4,5 triliun dan salah satu dampaknya yakni pengurangan cabang olahraga.

Menkeu bersama dua menteri lainnya melakukan kunjungan ke Palembang untuk memantau progres pembangunan sejumlah proyek infrastruktur penunjang Asian Games. Proyek itu, "Light Rail Transit", Jalan Tol Palembang Inderalaya, Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung, Rusunami Jalabaring, Stadion Menembak, dan Arena Dayung.

ANTARA






Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

3 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

9 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Jokowi Minta Erick Thohir Siapkan Pencalonan IKN jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036

15 hari lalu

Jokowi Minta Erick Thohir Siapkan Pencalonan IKN jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036

Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius mencalonkan IKN untuk jadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2036.


Absen di BWF World Tour Finals, Pusarla V Sindhu Fokus Asian Games dan Kualifikasi Olimpiade

17 hari lalu

Absen di BWF World Tour Finals, Pusarla V Sindhu Fokus Asian Games dan Kualifikasi Olimpiade

Ambisi Pusarla V Sindhu untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2022 gagal terwujud lantaran cedera pergelangan kaki.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

40 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang: Enggak Ada Penumpangnya

41 hari lalu

Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang: Enggak Ada Penumpangnya

LRT Palembang dibangun sebagai fasilitas pendukung Asian Games yang berlangsung pada 2018.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

41 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.


Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

43 hari lalu

Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang


Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

48 hari lalu

Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas ini akan berbeda-beda di setiap kementerian maupun lembaga pemerintahan.