Deputi IV Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi, Djoko Pekik Irianto. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan atlet-atlet dan pelatih-pelatih yang menjalani program Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) SEA Games menerima uang saku pelatnas Januari-Februari pekan ini.
Saat ini Kementerian masih melengkapi dan memverifikasi data-data yang dibutuhkan, seperti nomor rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atlet serta pelatih. "Prosesnya (pembayaran) sudah mulai berjalan," kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik Irianto di Jakarta, Senin, 1 April 2013.
Djoko menjelaskan, pembayaran itu sudah dilakukan karena Kementerian Keuangan telah membuka tanda bintang sebagian besar anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, di antaranya dana untuk Islamic Solidarity Games 2013 serta pelatnas Program Indonesia Emas (Prima) 19 Maret lalu. Dana ISG berjumlah Rp 200 miliar, sedangkan dana Prima sebesar Rp 250 miliar.
Sebelumnya, 97 persen dana anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tak bisa dicairkan lantaran masih banyak masalah dalam pelaporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan pihaknya terus berusaha memperbaiki laporan keuangan agar dana tersebut bisa cair. Ia juga meminta panitia ISG serta Prima memaksimalkan dana yang ada.
Sedangkan untuk program Prima Maret, akan ada surat keputusan baru yang lengkap mencakup semua cabang olahraga. Dana-dana uji tanding ke luar negeri, kata Djoko, untuk pengurus cabang olahraga juga akan dicairkan pada Maret. Djoko mengapresiasi pengurus-pengurus cabang olahraga yang telah menalangi uang saku atlet sebelum dana dari Kementerian turun.
Djoko menjelaskan, pencairan dana akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. "Kami menyerahkan berkas, kemudian Kementerian Keuangan yang akan langsung menyalurkan kepada atlet," ujarnya.
Menanggapi masalah keterbatasan dana untuk pembinaan prestasi olahraga, Djoko mengatakan memang plafon anggaran Kementerian yang digunakan selama bertahun-tahun memang tidak cukup. "Kalau hanya menangandalkan kenaikan tiap tahun, ya tetap tidak akan cukup," kata dia. Oleh karena itu, kata Djoko, perlu ada kebijakan baru. "Perlu ada dana cukup untuk pembinaan yang menghasilkan prestasi, bukan hanya apresiasi terhadap prestasi."