Atlet Berprestasi Jadi PNS, Sudah Sejauh Apa Prosesnya?

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Nurdin Saleh

Sabtu, 7 Oktober 2017 07:22 WIB

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Erick Thohir dan Ketua INASGOC 2018 Raja Sapta Oktohari berfoto bersama atlet berprestasi dari ajang Sea Games dan Para Games di acara hitung mundur (count down) Asi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan masih terus mengusahakan agar atlet peraih medali menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Imam menyebut terus membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Sudah kami kumpulkan data-data peraih medali olimpiade, Asian Games, SEA Games, juga ASEAN Para Games, sudah kami serahkan ke Kemanpan RB. Klarifikasi berikutnya dari beliau," kata Imam saat ditemui di acara count down Asian Paragames 2018, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Oktober 2017.
Imam mengatakan yang ia inginkan adalah kemudahan bagi para atlet untuk menjadi PNS. Pasalnya, para atlet tidak semuanya memiliki standar yang sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Negara. Misalnya saja, banyak atlet yang bukan lulusan sarjana. Selain itu, banyak pula atlet yang berusia di atas 35 tahun, batas umur menjadi PNS yang disyaratkan Undang-Undang.
Imam mengatakan hal ini telah dikomunikasikan dengan Menpan RB Asman Abnur. "Kami mendengar kabar baik, bahwa dia juga akan mensegerakan, agar upaya atlet jadi PNS ini bisa terwujud," kata Imam.
Kemudahan atlet menjadi PNS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan atlet. Beberapa upaya telah direalisasi, salah satunya adalah pemberian bonus kepada atlet peraih medali.
Selain itu, Menteri Imam juga sedang mengusahakan adanya jaminan perumahan bagi atlet berprestasi. Ia telah datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membahas hal ini. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan akan segera membahas hal ini.
"Mentri Basuki masih harus rapat terbatas kabinet dulu untuk menindaklanjuti hal itu," kata Imam.

Berita terkait

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

23 jam lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

1 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

3 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

9 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

11 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

19 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

21 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

29 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

30 hari lalu

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya