Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada atlet yang tekah menjadi juara umum di ASEAN Paragames 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 Oktober. ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan peraturan presiden yang mengatur pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) akan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan, pada Rabu pagi, 18 Oktober 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memimpin rapat khusus dalam rangka persiapan finalisasi penandatanganan draf Perpres tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagai pengganti Perpres Nomor 15 Tahun 2016 tentang Satlak Prima.
"Wakil Presiden memberitahukan bahwa draf Perpres akan segera ditandatangani Presiden. Oleh karena itu, kepada Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) diminta segera melakukan percepatan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal penting yang disebut dalam substansi Perpres," kata Gatot dalam keterangan tertulis.
Dalam rapat itu, Gatot mengatakan Kementerian menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti perpres tersebut. Mereka juga akan fokus kepada pembenahan sistem dan pola penganggaran, yang selama ini menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan Prima.
"Dalam arti berbagai kendala itu langsung dibenahi supaya tidak terulang kembali dan melakukan pergantian pada personel, yang bertanggung jawab sebagai pejabat pembuat komitmen," ujarnya.
Ia menuturkan JK juga meminta KONI menjalankan fungsi pengawasan pada peningkatan prestasi olahraga. JK meminta KONI melakukan pengawasan agar target 10 besar dalam Asian Games 2018 dengan jumlah medali emas yang harus lebih banyak dapat tercapai.
Adapun Ahmad Soetjipto, Ketua Satlak Prima, akan tetap diperbantukan dalam fungsi baru. Gatot berujar bisa saja Soetjipto menjalankan fungsi sebagai penasihat yang lead-nya akan dilakukan KONI Pusat.
"Mengingat waktu yang sangat mendesak, maka perpres tersebut akan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan akan berlaku sejak ditandatangani (tidak menunggu pemberlakuan pada awal 2018)," ucapnya.
Ia pun mengatakan Kementerian dan KONI serta pihak terkait akan segera melakukan koordinasi minggu ini. "Kemenpora akan mengundang rapat koordinasi bersama KONI, KOI (Komite Olimpiade Indonesia), dan pengurus Prima (Satlak dan Dewan) dalam rapat khusus pada Kamis siang," tuturnya.
