DPR Kritik Rencana Naturalisasi Pemain Brasil Menjelang Piala Dunia U-20

Reporter

Irsyan Hasyim (Kontributor)

Editor

Hari Prasetyo

Minggu, 23 Agustus 2020 17:36 WIB

Penjaga gawang tim nasional Indonesia U-19, Adi Satrio dan Erlangga Setyo saat menjalani latihan di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2020. Timnas Indonesia U-19 sedang menjalani pemusatan latihan untuk persiapan tampil di Piala Asia U-19 2020 pada 14-31 Oktober mendatang. Skuat Merah Putih tergabung di Grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Iran, dan Kamboja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik rencana PSSI melakukan naturilisasi pemain besar-besaran menjelang perhelatan Piala Dunia U-20 2021. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan langkah itu hanya cara instan meraih prestasi dan tidak menyelesaikan akar persoalan pembinaan sepak bola di tanah air.
“Rencana naturilisasi pemain besar-besaran agar berprestasi di Piala Dunia U-20 sangat bertentangan dengan filosofi pembinaan olah raga prestasi di Indonesia. Langkah itu ibarat jalan pintas yang belum tentu menghasilkan prestasi yang diidamkan,” ujar Syaiful Huda saat dihubungi, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Syaiful menjelaskan keinginan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan PSSI untuk berprestasi di Piala Dunia U-20 tentu wajar. Apalagi Indonesia bakal menjadi tuan rumah. Hanya saja, kata dia, langkah naturalisasi tersebut akan lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. “Untuk jangka pendek, naturalisasi pemain bisa jadi cara cepat cetak prestasi. Kendati demikian pada jangkah menengah dan Panjang, naturalisasi pemain ini hanya memunculkan banyak dampak negatif,” kata dia.
Syaiful mengungkapkan beberapa dampak negatif dari proses naturalisasi pemain ini di antaranya adalah terpuruknya mental para pemain muda di Indonesia. Para pemain muda Indonesia akan merasa tidak dihargai oleh pemerintah dan federasi meski mereka telah berlatih sejak usia dini.
“Bayangkan saja bagaimana perasaan para pemain muda kita saat tiba-tiba mereka harus bersaing dengan para pemain dari negara yang kultur sepak bolanya lebih mapan. Terlebih mereka tahu jika para pemain dari negara lain tersebut mendapatkan berbagai fasilitas dari federasi baik secara langsung maupun tak langsung,” ujar dia.
Dampak negatif lain dari naturalisasi pemain, Huda melanjutkan, adalah sia-sianya pembinaan pemain usia dini. Betapa tidak ratusan klub-klub di Indonesia diimbau bahkan diwajibkan untuk mempunyai tim muda. Ribuan sekolah sepak bola (SSB) juga berlomba untuk mencetak pemain andal. Berbagai kejuaraan kelompok umur juga secara rutin dilakukan. “Betapa besar biaya untuk melakukan semua itu. Namun saat ada kebutuhan untuk membentuk tim nasional, tiba-tiba pemerintah dan federasi lebih memilih melakukan naturalisasi pemain. Ini kan sangat ironis,” kata dia.
Politikus PKB itu juga menilai naturalisasi pemain ini hanya akan menutupi akar masalah pembinaan sepak bola di tanah air. Sudah menjadi rahasia umum jika ada yang bermasalah dalam konsolidasi pembinaan sepak bola di Indonesia, mulai dari kurikulum pembinaan yang tak seragam, laju kompetisi yang kerap terhenti, hingga rumor dikuasainya saham klub-klub Liga I di Indonesia oleh individu atau kelompok tertentu.
“Faktor-faktor tersebut membuat pembinaan sepak bola Indonesia kerap kehilangan arah sehingga tidak mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan meskipun di tingkat Asia Tenggara. Tetapi kendala-kendala tersebut harusnya diurai, bukan ditutupi dengan melakukan naturalisasi pemain untuk menghasilkan prestasi instan,” katanya.
Wacana naturalisasi besar-besaran pemain ini tampak dari langkah sejumlah klub sepak bola ternama di tanah air mendatangkan para pemain dari Brasil. Saat ini dua klub yakni Persija Jakarta dan Arema FC telah mendatangkan masing-masing dua pemain dari negeri Samba. Langkah ini segera diikuti Madura United.
Dalam sebuah kesempatan di Juli 2020, Ketua Umum PSSI Iwan Bule menyatakan jika opsi naturalisasi pemain sangat mungkin dilakukan, hanya saja naturalisasi itu bisa dilakukan melalui tingkat klub. “Beberapa klub ada yang melakukan naturalisasi. Kalau nantinya bisa dipakai (Timnas Indonesia) kan bagus. Kita bisa bantu percepatan perpindahan kewarganegaraannya," ujar Iwan Bule saat menjadi narasumber webinar di salah satu media nasional.
IRSYAN HASYIM
Piala Dunia U-20DPRPSSI

Berita terkait

Elkan Baggott Dipanggil untuk Bela Timnas Indonesia Hadapi Guinea, PSSI Tunggu Respons Bristol Rovers

1 hari lalu

Elkan Baggott Dipanggil untuk Bela Timnas Indonesia Hadapi Guinea, PSSI Tunggu Respons Bristol Rovers

PSSI memanggil Elkan William Tio Baggott atau Elkan Baggott untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 pada babak playoff menuju Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

1 hari lalu

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

Sejumlah pihak mengomentari hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Mengenal Calvin Verdonk yang sedang Proses Naturalisasi

4 hari lalu

Mengenal Calvin Verdonk yang sedang Proses Naturalisasi

Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, Calvin Verdonk dan Jens Raven menjalani proses naturalisasi

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Rekomendasi