Anggota DPR tertua, Popong Otje Djundjunan (kiri) bersama Anggota DPR termuda, Ade Rezki Pratama (kanan) memimpin Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan Pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan TA 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp 3,034 triliun. Keputusan itu diambil setelah Komisi yang membidangi olahraga itu menggelar Rapat Kerja dengan Menpora Imam Nahrawi bersama jajarannya, Kamis, 12 Februari 2015.
Tambahan anggaran APBN-P Tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.252.946.000.000. Dana itu paling banyak untuk Program Indonesia Emas, yaitu Rp 395 miliar. Prioritas kedua, untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yaitu mencapai Rp 381, 95 miliar. Dan, di urutan ketiga ditujukan untuk penguatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka Asian Games 2018 sebanyak Rp 102 miliar. Dana tambahan itu juga digunakan untuk bantuan peralatan olahraga untuk PON XIX 2016 Jawa Barat sebesar Rp 15 miliar.
Pada saat pembahasan alokasi dana itu, sebagian besar anggota DPR di komisi itu mempertanyakan soal dana untuk PON yang dinilai terlalu kecil, apalagi nantinya Jawa Barat juga akan digunakan untuk Asian Games 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Kecilnya dana PON itu antara lain dipersoalkan Popong Otje Djundjunan atau yang biasa dipanggil Ceu Popong. Menurut politisi senior ini, Rp 15 miliar untuk PON itu terlalu sedikit.
Ceu Popong menyarankan agar untuk poin kedua dan ketiga yang menyebutkan untuk Asian Games 2018 ditambahkan untuk PON. "Mohon itu ditambah kata PON 2016, rasanya wajar kalau yang didahulukan PON," ujar dia.
Menpora Imam menjelaskan bahwa anggaran untuk PON akan dianggarkan pada APBN 2016. "Sesungguhnya untuk PON Jawa barat, kami sudah menyiapkan bantuan dana kira-kira Rp 100 miliar untuk penyelenggaraan dan sekitar Rp 75 miliar untuk peralatan pertandingan. Artinya, kami pun sudah memikirkan soal PON itu meski belum ada surat pengajuan," kata Imam.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
10 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.