TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Alfitra Salamm mengatakan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) akan dievaluasi. Menurut dia, sikap pemerintah-pemerintah daerah dalam menghadapi PON selama ini tidak sejalan dengan filosofi PON, yaitu semangat untuk meregenerasi atlet.

"Masing-masing daerah berusaha dengan segala cara untuk menjadi juara umum. Ini yang tidak elok," kata Alftira di acara peluncuran buku sejarah mengenai pelaksanaan Asian Games 1962 di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015.

Salah satu contohnya, kata Alfitra, adalah seringnya pemerintah daerah membeli atlet dari daerah lain. "Padahal, filosofi PON adalah pembibitan," kata Alfitra. Penyakit ini bukan terjadi di PON saja. Di pekan olahraga daerah (porda) juga terjadi. Dari segi spirit, ini bagus. Tapi, dari segi pembinaan atlet, tidak bagus.

"Pola pembinaan seperti ini harus dievaluasi. Mungkin (perubahan ini) tidak bisa diberlakukan di PON Jawa Barat (2016) nanti. Mungkin di PON Papua," Alfitra menambahkan.

Menurut Alfitra, evaluasi ini juga sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk menetapkan cabang-cabang olahraga unggulan masing-masing daerah. "Pak Presiden meminta agar Kemenpora memfasilitasi agar setiap daerah berfokus ke cabang-cabang tertentu yang menjadi spesialisasinya," ujarnya. "Kami akan kirim surat kepada presiden. Mudah-mudahan beliau akan datang dalam proses pencanangan ini."

Alfitra mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) agar wacana ini dibahas lebih lanjut. "KONI yang akan membahas ini karena salah satu tugas mereka adalah mengurusi PON," ujarnya. "Secara informal sudah saya sampaikan kepada mereka."

Menurut Alfitra, setelah penetapan cabang olahraga itu dilakukan, pihaknya akan mulai berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menyediakan sarana-prasarana yang menunjang pembinaan cabang-cabang olahraga unggulan per daerah tersebut.

GADI MAKITAN