TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan proyek renovasi Kompleks Gelora Bung Karno bakal dimulai Agustus 2016. Semua organisasi dan perusahaan yang menyewa sejumlah tempat di sekitar bangunan yang bakal direnovasi diminta segera angkat kaki mulai Juni 2016.

"Lebih cepat dua bulan karena renovasi tentu didahului dengan sejumlah persiapan," kata Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga seusai rapat persiapan Asian Games di kantornya, Rabu, 6 Juni 2016.

Gatot tak membantah salah satu organisasi yang bakal terkena dampak renovasi GBK adalah kantor Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebab, organisasi yang dipimpin La Nyalla Machmud Mattalitti tersebut berada di lokasi stadion utama GBK.

Renovasi GBK bermula dari penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. GBK dipilih sebagai arena utama penyelenggaraan pesta olahraga Asia tersebut. Dewan Olimpiade Asia (OCA) memerintahkan Indonesia memperbaiki sejumlah arena olahraga di GBK karena tak laik standar internasional.

Renovasi kompleks GBK meliputi stadion utama, stadion renang, panahan, tenis, hoki, voli, basket, serta bulu tangkis. Khusus stadion utama, yang anggaran renovasinya Rp 279 miliar, akan menjadi tempat pembukaan dan penutupan Asian Games, pertandingan sepak bola, rugby, serta atletik.

Gatot yakin penutupan sejumlah kantor tak bakal menimbulkan masalah, termasuk dengan PSSI yang kini berkonflik dengan pemerintah akibat sanksi pembekuan kepengurusan. Sebab, kata Gatot, dalam kontrak sewa bangunan GBK, pengelola dimungkinkan mengambil kebijakan khusus menyangkut renovasi GBK. "Makanya kami optimistis tak ada masalah," ujarnya.

Namun pemerintah, kata Gatot, tetap berusaha mencegah timbulnya persoalan dengan meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) turun tangan. Mereka-lah yang bakal berkoordinasi dengan organisasi olahraga yang menyewa tempat di GBK. "Satgas renovasi GBK akan bersurat ke KONI secara resmi ihwal kebijakan ini dalam waktu dekat," ucap Gatot.

Satuan tugas yang dimaksud Gatot adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Instansi tersebut kini menjadi penanggung jawab renovasi GBK setelah pemerintah memblokir anggaran renovasi di Kementerian Olahraga senilai Rp 500 miliar. Pemblokiran tak lepas dari status GBK yang masih milik Sekretariat Negara sehingga dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Gatot tak bisa menjawab nasib para organisasi tersebut setelah penutupan GBK, apakah akan kembali ke tempat semula atau tidak. Ia juga tak tahu kemungkinan ruang yang mereka sewa bakal ikut direnovasi, mengingat sejumlah penyewa juga melakukan perbaikan bangunan. "Bukan lagi urusan Kementerian Olahraga untuk negosiasi," ujarnya.

Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI, mengatakan pemerintah tak bisa sepihak menutup sejumlah kantor di GBK. Sebab, para penyewa, termasuk PSSI, terikat perjanjian sewa bangunan yang dilindungi secara hukum. "Kalaupun akhirnya diputus sewanya, harus ada perubahan kontrak," kata Aristo.

Lagi pula PSSI, Aristo menambahkan, telah merenovasi kantornya pada masa kepemimpinan Djohar Arifin Husin pada 2014. Biaya renovasi kala itu tak sedikit, yakni mencapai Rp 13 miliar, "Kantor PSSI lebih bagus dari kantor Kemenpora lo," katanya.

Aristo belum meminta pemerintah mengganti rugi duit yang sudah dikeluarkan organisasinya. Pengurus PSSI, kata dia, bakal melihat skema renovasi GBK terlebih dahulu. "Dari situ akan dilihat seperti apa kebijakannya nanti."

TRI SUHARMAN