Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Hal ini dipastikan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Peningkatan Prestasi Olahraga oleh Presiden Joko Widodo, Rabu, 18 Oktober 2017.
"Di dalam pasal akhir dari Perpres tersebut dinyatakan, bahwa Perpres 22 tahun 2010, sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 15 tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, Perpres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewa Broto, Kamis, 19 Oktober 2017 di Kemenpora.
Seelah ditandatangani, Gatot mengatakan, Perpres ini tinggal menunggu harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Menpora Imam Nahrawi telah mengajukan permohonan harmonisasi itu kepada mereka.
Dengan bubarnya Satlak Prima, Gatot mengatakan Kemenpora dan tiap induk cabang olahraga akan mengambil alih sebagian besar fungsi Satlak Prima. Di Kemenpora, Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang akan menjalankan fungsi ini.
Induk tiap cabang olahraga juga kan mendapatkan kewenangan yang lebih besar. "Dalam arti seperti penetapan kriteria, promosi degradasi, semuanya ditetapkan oleh cabor-cabor terkait," kata Gatot.
Fungsi pengawasan antara Kemenpora dengan tiap induk cabang olahraga akan dijalankan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). "Jika kemarin Prima membantu koordinasi tentang pencapaian target jelang Asian Games, dan apa yang menjadi kendala kekurangan teknis, itu jadi tugasnya KONI sekarang," kata Gatot.
Hal ini disepakati dalam rapat khusus finalisasi penandatanganan draf Perpres pembubaran Satlak Prima itu, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ahmad Soetjipto selaku Ketua Satlak Prima, diminta oleh JK untuk membantu KONI. Ia menyarankan Soetjipto dipilih menjadi Dewan Penasihat.
Ketua KONI Tono Suratman mengaku siap menjalankan instruksi baru ini, termasuk dengan masuknya Ahmad Soetjipto di sana. "Ya nanti kami akan bicarakan. Nanti akan dibimbing oleh sesmenpora," kata Tono.
Iklan
