Pendukung Muddai Madang Tolak Hasil Verifikasi Calon Ketua KONI

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muddai Madang. TEMPO | Subekti.

    Muddai Madang. TEMPO | Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung bakal calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Muddai Madang menolak hasil verifikasi yang dilakukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).

    Juru bicara tim pemenangan Muddai Madang, Ganjar Razuni mengatakan, kandidat yang diusung olehnya layak melaju dalam pencalonan Ketua Umum (Ketum) KONI Pusat pada Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) 2 Juli 2019. "Kami menolak calon tunggal Ketum KONI Pusat," ucap Ganjar di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

    Ganjar mengklaim dari sisi dukungan Muddai Maddang sudah memenuhi syarat minimal. Ia menyebut dukungan dari delapan KONI Provinsi dan 25 cabang olahraga (Cabor) sudah sah mengikuti pemilihan Ketum KONI di Musornas 2019. Menurut dia, TPP tak harus mengikut ketentuan dukungan dalam pencalonan, yakni harus 10 suara dari KONI Provinsi dan 21 suara dari cabang olahraga. "Status anggota KONI sama, tidak ada yang beda," kata dia.

    Di sisi lain, Ganjar menyebut, dalam rapat anggota KONI Pusat sebelum terbentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan tidak disebutkan pembagian syarat minimal dukungan bagi pencalonan Ketum KONI. "Tidak ada klasifikasi harus didukung cabang olahraga dan KONI Provinsi dengan jumlah tertentu," tuturnya.

    Sebelumnya, ada dua bakal calon Ketum KONI Pusat yang maju dalam pencalonan, yakni Marciano Norman dan Muddai Madang. Hasil verifikasi TPP hanya meloloskan Marciano Norman. Sementara Muddai Madang kandas lantaran tak memenuhi syarat dukungan minimal dari KONI Provinsi.

    TPP menyebut Marciano mengantongi 26 dukungan KONI Provinsi dan 37 suara dari Cabor dan badan fungsional. Muddai hanya mendapatkan tujuh suara KONI Provinsi dan 22 dukungan dari Cabor. Sementara syarat agar lolos verifikasi tiap calon harus mendapatkan dukungan minimal 10 suara KONI Provinsi dan 21 Cabor.

    Kendati calon yang diusung gagal melaju, lanjut Ganjar, para pendukung Muddai akan berupaya mendorong kehadiran dua calon dalam proses pemilihan Ketum KONI. "Kami ingin ada proses demokratis dengan adanya calon sekurang-kurangnya dua," ucapnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.