Kejuaraan Motocross MXGP: Pembalap Indonesia Kedodoran di Latihan

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muhammad Delvintor Alfarizi pembalap Astra Honda Racing Team yang akan membesut motor berbasis Honda CRF250R di kelas MX2 kejuaraan MXGP 2019 di Palembang Sumatera Selatan, Sabtu 6 Juli 2019. TEMPO/Eko Ari WIbowo

    Muhammad Delvintor Alfarizi pembalap Astra Honda Racing Team yang akan membesut motor berbasis Honda CRF250R di kelas MX2 kejuaraan MXGP 2019 di Palembang Sumatera Selatan, Sabtu 6 Juli 2019. TEMPO/Eko Ari WIbowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga crosser nasional finis di posisi buncit pada sesi latihan bebas seri Kejuaraan Motocross Grand Prix MXGP 2019 di Palembang, Sabtu pagi.

    Pembalap nasional Delvintor Alfarizi berada pada urutan terakhir dari 21 peserta untuk nomor MX2.

    Sedangkan, dua pembalap nasional lainnya Farhan Hendra dan Aldi Lazaroni berada pada urutan ke 20 dan 21 nomor MX1 (MXGP). Bahkan, Aldi tidak dapat menyelesaikan lintasannya.

    Ketiga pembalap ini diharapkan dapat memperbaiki capaian karena pertandingan baru akan dimulai pada pukul 15.00 WIB untuk MX2 dan 14.00 WIB untuk MX1.

    Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia Jeffrey JP mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah memang tidak memberikan target muluk-muluk kepada tiga pembalap nasional tersebut.

    Seperti diketahui ketiga pembalap tersebut mendapatkan tiket wild card karena menjadi tuan rumah.

    Selain itu, pesaing mereka merupakan pembalap profesional yang mengikuti setiap seri MXGP sepanjang tahun.

    "Yang penting, pembalap kita dapat menimba ilmu dan pengalaman di sini," kata dia.

    Pada nomor MX1 (MXGP), tiga pembalap yang menorehkan waktu tercepat di sesi latihan bebas, yakni Arminas Jasikonis (Lithuania), Tim Gajser (Slovakia) dan Romain Febvre (Prancis).

    Sementara untuk motocross kelas MX2, yakni Jorge Prado (Spayol), Tom Vialle (Prancis) dan Mathys Boisrame (Prancis).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.