Dapat Teguran KPAI, Audisi PB Djarum Tetap Jalan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Audisi PB Djarum - Istimewa

    Audisi PB Djarum - Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - PB Djarum menyatakan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 akan tetap berjalan walau disebut melanggar oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, menegaskan audisi bulu tangkis yang digelar murni untuk mencari atlet-atlet muda.

    Yoppy berharap KPAI tidak bermain di wilayah persepsi. "Kami akan menyesuaikan dengan aturan yang ada," kata dia di Plaza Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.

    KPAI bersama lintas kementerian mendesak Djarum Foundation menghentikan penggunaan anak sebagai promosi brand image dalam kegiatan audisi bulu tangkis. KPAI menilai ada unsur eksploitasi anak di audisi badminton Djarum Foundation. "Pada prinsipnya kami sepakat penggunaan brand image baik itu logo, kaos, baner di area pengembangan bakat badminton perlu dihentikan," kata Ketua KPAI Susanto pekan lalu.

    Ihwal logo, Yoppy menyatakan, KPAI harus menjelaskan secara detail mengenai larangan pemasangan logo Djarum sebagai perusahaan rokok. Sebab ada banyak unsur yang terlibat pada penggunaan logo Djarum, seperti pelatih, legenda bulu tangkis, dan panitia pelaksana. "Apakah boleh kami tempel (logo) di anak. Itu yang ingin kami ngerti, mana yang dianggap melanggar," sebutnya.

    Agar mendapat kejelasan, lanjutnya, PB Djarum masih berusaha mengadakan pertemuan lanjutan dengan KPAI. Namun audisi umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 tetap berjalan. "Kami tentu kalau ingin menyelenggarakan perlu izin. Izinnya boleh nggak?" tanya Yoppy.

    PB Djarum melalui Djarum Foundation kembali menggelar Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019. Tahun ini, rangkaian seleksi digelar di lima kota, yakni Bandung, Purwokerto, Surabaya, Solo Raya dan Kudus. Proses seleksi difokuskan pada dua kelompok usia yakni U-11 (di bawah usia 11 tahun) dan U-13.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.