TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyalurkan bantuan dana tambahan yang bersumber dari Bagan Akun Bendahara Umum Negara (BA BUN) sekitar Rp 831 miliar untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua, serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua.
Penyerahan dana tambahan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Kemenpora dan Panitia Besar PON dan Peparnas di Auditorium Kemenpora, Senin. Dari jumlah dana bantuan yang bersumber dari BA BUN, sebesar Rp 715 miliar untuk PB PON, sedangkan PB Peparnas mendapat Rp 116 miliar.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menjelaskan penambahan anggaran tersebut setelah adanya permohonan dari Ketua PB PON Papua sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah pun meninjau pengajuan anggaran tersebut.
Kementerian Keuangan menyetujui dana tambahan sebesar Rp 1,4 triliun untuk PON Papua dan Rp 175 miliar untuk Peparnas Papua. “Prosesnya memang panjang karena kami harus hati-hati menyangkut administrasi. Saya khususnya berpesan kepada teman-teman Kemenpora agar pelaksanaan PON Papua, sukses prestasi, penyelenggaraan dan administrasi,” ujar Amali pada Senin, 27 September 2021.
Terkait adanya perbedaan jumlah yang ditanda tangani dalam perjanjian kerja sama dan anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan, Amali menjelaskan bahwa sebagian pengajuan anggaran masih membutuhkan kelengkapan administrasi.
“Jadi yang ditanda tangani tadi yang sudah lengkap administrasinya. Kenapa kami lakukan seperti itu, karena kami ini hanya menjadi tempat lewat. Jadi ini tidak dikelola Kemenpora. Dana dari kementerian keuangan, dari BA BUN langsung disalurkan melalui PB PON dan Peparnas,” katanya.
Amali menilai kesuksesan prestasi tuan rumah Papua di PON, harus diikuti dengan kesuksesan penyelenggaraan. Ia ingin PB PON dan Peparnas harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kontingen dari berbagai provinsi di Tanah Air. "Harus membuat rasa nyaman dan aman supaya supaya tidak ada yang pulang dari Papua punya kesan yang tidak baik. Saya berharap PB PON melaksanakan itu dan pasti bisa," kata Amali.
Selain kesuksesan prestasi dan penyelenggaraan, Amali ingin panitia bisa membuat seluruh proses administrasi berjalan transparan, terutama terkait laporan dan penggunaan keuangan negara dalam kegiatan tersebut.
"Itu sebabnya, kami mengundang kehadiran dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, agar membuat kami tenang, tetapi hati-hati. Jangan sampai disaksikan Jamintel dan Dirtipikor Polri tapi kemudian pekerjaan kita sembrono,” ujar Zainudin Amali.
Baca juga : Setelah PON Papua Nanti, PB ESI Ingin Buat Liga eSport Nasional
