TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran PON Aceh-Sumatera Utara atau PON 2024 resmi ditutup di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat 20 September 2024. Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 195 medali emas, 163 medali perak, dan 182 medali perunggu. Ini menjadi kali ketiga mereka menyandang status tersebut.
Selama penyelenggaraan, PON 2024 dihantui segudang masalah. Mulai konsumsi untuk kontingen yang dianggap tak layak, hingga pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Pengamat olahraga nasional, Djoko Pekik Irianto, menilai salah satu penyebab adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak berjalan lancar.
"Ini tentu hal-hal yang selalu berulang setiap penyelenggaraan PON. Nampaknya, koordinasi antara (pemerintah) pusat dan daerah yang kurang dan cukup terlambat, sehingga merepotkan untuk persiapan venue. Itu harus dengan tender dan sebagainya, pokoknya koordinasi itu," ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 September 2024.
Menurut Djoko, ketidaksiapan penyelenggaraan PON, khususnya dari sisi venue pertandingan berdampak pada upaya atlet dalam meraih prestasi maksimal. "Misalnya venue menembak reaksi, itu karena tempat baru, agak berlumpur, pasti akan menyulitkan pergerakan penembak."
"Itu kira-kira yang akan mengganggu, bagaimana upaya mencapai prestasi maksimal. Karena salah satu keberhasilan PON itu dapat diukur dari berapa banyak pemecahan rekor. Itu yang menjadi kendala menurut saya," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI DIY itu menambahkan.
Masalah konsumsi kontingen dan atlet menjadi salah satu yang paling disorot . Hal ini menuai perhatian publik menyusul video viral yang beredar di media sosial terkait kualitas makanan yang diberikan. Selain itu, distribusi konsumsi dari panitia juga dikabarkan kerap mengalami keterlambatan, seperti paket makan malam yang baru tiba pukul 22.00 WIB. Persoalan itu dialami oleh kontingen Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua pada Jumat, 13 September 2024.
Hal lain yang tak kalah menuai sorotan adalah pembangunan infrastruktur yang tidak memadai. Ini bermulai dari unggahan sejumlah atlet voli yang mengeluhkan akses menuju venue pertandingan di Sumut Sport Center, Deli Serdang. Dalam cuplikan video yang beredar, terlihat jalanan masih dipenuhi lumpur sehingga kendaraan tidak bisa masuk. Situasi itu memaksa atlet harus berjalan kaki sekitar 300 meter dari lokasi kendaraan parkir menuju arena pertandingan sambil membawa banyak barang.
Djoko menilai pemerintah mesti melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PON 2024. Salah satunya adalah dengan memastikan pihak tuan rumah benar-benar siap untuk menggelar ajang multievent olahraga tingkat nasional tersebut. "Di KONI Pusat itu ada Panwarsah (Panitia Pengawas dan Pengarah) itu memang harus diberikan tugas untuk menilai siap atau tidak. Harus lebih disiplin dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah."
Menpora Dito Ariotedjo Minta Maaf
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengakui adanya masalah yang muncul saat PON 2024. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas berbagai masalah dalam penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut atau PON 2024. Hal ini bakal menjadi pembelajaran agar ke depan bisa lebih baik.
"Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kami memohon maaf sebesar besarnya, kepada seluruh insan olahraga atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan selama pelaksanaan PON XXI. Semua ini menjadi pembelajaran berharga untuk penyelenggaraan PON yang lebih baik di masa mendatang," ujar dia.
Dito memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait penyelenggaraan PON 2024. Ia tidak ingin ajang tersebut mencoreng nama baik olahraga Indonesia. "Saya pastikan, akan melakukan evaluasi secara total dan komprehensif, demi penyelenggaraan PON kedepan yang lebih baik. Kedepan mari kita terus menjaga semangat ini dan melangkah menuju prestasi yang lebih tinggi," ucap politikus muda Partai Golkar tersebut.
Pilihan Editor: Presiden Jokowi Teken Keppres Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Ambil Sumpah WNI Pekan Depan
