Atlet Renang Indonesia Butuh Pelatih Asing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang atlet disabilitas mengikuti pertandingan Renang Gaya bebas 50 meter pada kejuaran Paralympic Ke-3 di Sulsel, 11 September 2014. TEMPO/Iqbal Lubis

    Seorang atlet disabilitas mengikuti pertandingan Renang Gaya bebas 50 meter pada kejuaran Paralympic Ke-3 di Sulsel, 11 September 2014. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.COJakarta - Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) berencana memanggil pelatih asing untuk meningkatkan pembinaan para atlet renang di seluruh Indonesia.

    "Saya akan bicarakan bersama seluruh pengurus dari daerah, sehingga di sini nantinya bisa mempunyai semacam coaching clinic dengan pelatih asing," kata Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Uno dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PRSI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2015. 

    Menurut Sandiaga, selama ini, PB PRSI masih menggunakan metode lama dengan mengirimkan atlet ke luar negeri.

    "Saya harapkan, dalam rakernas ini, ada kesepakatan dan rekomendasinya, karena teman-teman dari Aceh sampai Papua menunggu program tersebut. Nanti saya akan dorong sehingga bisa dijalankan," ucap Sandiaga. 

    Dalam rakernas tersebut, PB PRSI juga menerbitkan Kartu Izin Start (KIS) untuk setiap atlet renang dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat.

    "Kartu tersebut akan memuat dan merekam data-data umur dari semua atlet renang, misalnya umur, daerah asal, dan data fisik atlet," ujar Sandiaga.

    Menurut Sandiaga, adanya kartu tersebut dapat menghindarkan terjadinya saling klaim atlet oleh pengurus daerah, seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan.

    "Misalnya, dalam PON Riau 2014, ada seorang atlet asal Bali yang melakukan mutasi ke Riau. Namun proses mutasinya sempat diperdebatkan karena tidak sesuai dengan SK dari KONI pusat, sehingga saya harapkan hal tersebut tidak terjadi dalam PON 2016," tuturnya.

    Rakernas PRSI yang berlangsung 20-21 Mei 2015 dihadiri 33 pengurus provinsi. Dengan jumlah tersebut, secara AD/ART, Rakernas dapat dibuka Ketua Umum PRSI. Dewan pakar, dewan pembina, dan tiga peninjau juga menghadiri Rakernas.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.