Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Honor Telat, Wasit Karate Mengadu ke DPRD

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Ilustrasi. dakotadragondefense.com
Ilustrasi. dakotadragondefense.com
Iklan

TEMPO.CO, Kendari - Sejumlah wasit cabang olahraga karate yang bertugas dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Kendari melapor ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis, 6 Agustus 2015, lantaran honor mereka belum dibayarkan.

Salah seorang wasit karate, Haeruddin Abu, mengungkapkan, pelaksanaan O2SN tingkat Kota Kendari sudah selesai dua bulan lalu. Namun hingga saat ini honor belum mereka terima. 

Hal ini dinilai janggal karena hanya terjadi pada O2SN tingkat SD dan SMP se-Kota Kendari. "Ini mengherankan sebab dikelola dalam satu dinas yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Sementara untuk tingkat SMA honor kami sudah dibayar sedangkan SD dan SMP hingga sekarang belum dibayarkan," kata Haeruddin. 

Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap DPRD Kota Kendari dapat memfasilitasi hal tersebut sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menyikapi hal ini, anggota DPR Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar, menuturkan, persoalan ini akan segera dipertanyakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi teknis. "Wasit ini kan sudah menjalankan tugasnya jadi sudah sewajarnya diselesaikan sesuatu yang menjadi hak mereka. Untuk itu Dikbud harus menyikapi persoalan ini," katanya.

ROSNIAWANTY FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerdasan Politik Generasi Z, BEM FISIP Universitas Airlangga Adakan Debat Caleg Muda

6 hari lalu

Universitas Airlangga. unair.ac.id
Cerdasan Politik Generasi Z, BEM FISIP Universitas Airlangga Adakan Debat Caleg Muda

BEM FISIP Universitas Airlangga menghadirkan tiga caleg muda yang berasal dari tiga partai politik dari poros koalisi yang berbeda.


RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

9 hari lalu

RSUD Tangerang Selatan. Rsu.tangerangselatankota.go.id
RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

RSU Tangsel menyediakan tiga dokter jiwa untuk menangani para caleg yang gagal dalam Pemilu 2024.


Anggota Bawaslu di Medan Terjaring OTT Polda Sumut, Begini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

9 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Anggota Bawaslu di Medan Terjaring OTT Polda Sumut, Begini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

11 hari lalu

Rapat Kerja Komisi D DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Depok membahas permasalahan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menekan angka stunting di ruang paripurna DPRD Kota Depok, Jumat 17 November 2023. Program PMT Lokal Kota Depok viral dan menuai kritik yang luas. TEMPO/Ricky Juliansyah
DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

Komisi D DPRD Kota Depok mencecar Dinas Kesehatan Kota Depok terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tengah menjadi sorotan publik.


Bawaslu Hentikan Sementara Keanggotaan AH Sebagai Komisioner di Medan yang Terjerat OTT

11 hari lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Bawaslu Hentikan Sementara Keanggotaan AH Sebagai Komisioner di Medan yang Terjerat OTT

Bawaslu belum bisa memberhentikan permanen Azlansyah Hasibuan karena belum ada keputusan hukum yang tetap.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

12 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


Inilah Daftar Caleg Bekas Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 Temuan ICW

14 hari lalu

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.
Inilah Daftar Caleg Bekas Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 Temuan ICW

ICW menemukan sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi menjadi calon legislatif atau caleg di Pemilu 2024. Ini daftarnya.


KPU Tangsel Sebut Keterwakilan 30 Persen Caleg Perempuan dalam Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi

20 hari lalu

Pekerja tengah melipat suara suara Pilkada Kota Tangerang Selatan di Gudang KPUD Tangsel, Kamis 26 November 2020. Pilkada Kota Tangsel 2020 yang diikuti tiga pasangan calon, yakni Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Siti Nur Azizah dan Ruhamaben serta Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. TEMPO/Nurdiansah
KPU Tangsel Sebut Keterwakilan 30 Persen Caleg Perempuan dalam Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi

KPU Tangerang Selatan mencatat keterwakilan 30 persen caleg perempuan dalam Pemilu 2024 sudah terpenuhi.


Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung

22 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung

12 Caleg eks napi masuk dalam DCT untuk DPRD Bangka Belitung pada Pemilu 2024. Bawaslu kesulitan mengawasi keabsahan mereka.


KPU Kabupaten Bekasi Tetapkan DCT Caleg DPRD 854 Orang, 35 Persen Perempuan

23 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menunjukkan data digital kepada wartawan saat keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 9.917 orang sedangkan untuk DPD sebanyak 668 orang untuk Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPU Kabupaten Bekasi Tetapkan DCT Caleg DPRD 854 Orang, 35 Persen Perempuan

KPU Kabupaten Bekasi tidak menemukan perubahan pada DCT bacaleg dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 di wilayahnya itu.