TEMPO.CO , Jayapura: Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 nanti, pemerintah daerah Provinsi Papua berencana mempresentasikan jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaran ajang kompetisi olahraga empat tahunan di Indonesia ini.

"Kami akan ajukan proposal dan sekaligus presentasikan ke Bappenas. Ini untuk mengetahui secara riil dana penyelenggaran PON 2020 nanti di Papua yang bersumber dari APBN," kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Klemen, proposal dan sekaligus presentasi sebenarnya untuk menindaklanjuti keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membantu penyelenggaraan PON 2020 di Papua dengan mengalokasikan dana dari APBN.

"Proposal ini menjawab pidato presiden saat peletakkan batu pertama dalam pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Jayapura, saat berkunjung ke Papua waktu lalu. Saat itu, pak presiden tanya berapa dana PON dibutuhkan dan berapa persentase yang akan dibantu pemerintah pusat dari APBN," jelas Klemen memberi alasan.

Menurut Klemen, pemerintah Provinsi Papua meminta persentase dana APBN untuk membangun kelengkapan PON sebesar 80 persen. "Ini yang akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Bappenas. Sehingga diharapkan dalam batang tubuh APBN dan APBD tahun 2016 sudah akan terlihat jelas," kata Klemen.

Sedangkan mengenai persiapan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON 2020, menurut Klemen, hal itu sudah berjalan dengan baik. "Persiapan seperti pembangunan venue, terutama di Timika sudah berjalan, bahkan akhir tahun ini, ada dua venue sudah bisa diresmikan," jelas Klemen.

Sekretaris Umum KONI Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, kebutuhan dana untuk penyelenggaraan PON 2020 diestimasikan sekitar Rp10,5 triliun. "Sehingga jika dana PON 2020 ini dimasukkan dalam RPJM Bapennas, maka yang bersumber dari APBN sebesar Rp8,4 triliun," kata Yusuf, Jumat, 10 Juli 2015.

Saat ini, kata Yusuf, proposal yang akan diajukan dan dipresentasikan ke Bappenas sudah dalam penyusunan dan akan disiapkan. "Proposal ini merujuk pada perencanaan yang sudah disiapkan, dan bukan angka kira-kira. Karena ini bukan usulan, tapi menjawab permintaan presiden," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, PON 2020 di Papua akan terselenggara baik, jika pemerintah pusat memberikan perhatian serius. "Kami optimis, PON 2020 akan sukses jika pemerintah pusat membantu dengan mengulurkan dana APBN. Kami juga mohon dukungan masyarakat agar penyelenggaraan PON 2020 di Papua sukses nantinya," kata Yusuf.

Ketua Fraksi Hanura di DPRP, Yan Permenas Mandenas mengingatkan kepada para penyelenggara PON Papua 2020 untuk bekerja dengan baik, jujur dan terbuka. Sebab gelontoran dana yang besar dalam penyelenggarannya ini diharapkan tidak menjadi jeratan hukum bagi pengelolanya, terutama dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur PON 2020.

"Masyarakat Papua tak ingin menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON, tapi akhirnya menimbulkan masalah hukum. Kami tak ingin habis PON, banyak pejabat Papua ditangkap akibat salah mengelola dana pembangunan dan penyelenggaraan PON, karena untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kata Yan, Jumat, 10 Juli 2015.

Menurut Yan, pihaknya juga melihat persiapan PON 2020 di Papua ini belum ada perkembangan. "Hingga kini pembangunan sarana dan prasarananya belum ada. Malah saat ini KONI Papua hanya sibuk persiapkan atlet menghadapi PON 2016 di Jawa Barat. Bahkan anggaran dari APBD baru disimpang Rp 200 miliar, padahal minimal Rp 1 triliun," katanya.

CUNDING LEVI