TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga masih mengkaji wacana pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Jika memang dibubarkan, fungsi Satlak Prima akan dialihkan ke institusi lain.

"Institusi lain itu apa dalam konteks ada optimalisasi bantuan langsung kepada cabor-cabor kemudian fasilitasi, mungkin dalam pertimbangan melalui KONI atau pihak lain," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senin, 9 Oktober 2017.

Selama ini, Satlak Prima menjadi media bagi atlet-atlet berpotensi peraih medali mendapatkan high performance program. Namun, belakangan, banyak kritik mencuat terkait dengan fungsi Satlak Prima. Terakhir, posisi mereka justru dinilai memperpanjang alur birokrasi dari pemerintah ke pengurus besar (PB) tiap cabang olahraga.

Jika Satlak Prima memang dihapus, Gatot memastikan penyaluran bantuan bagi para atlet akan langsung didapat dari pemerintah. Tak ada lembaga lain yang akan mengambil peran Satlak Prima secara keseluruhan.

"Jadi jangan sampai apa pun yang digunakan untuk fasilitasi justru menjadi judul baru ya, Prima versi lain," kata Gatot.

Adapun peran KONI, kata dia, hanya sebatas pengawasan, pemantauan, dan standardisasi. Peran itu pun hingga saat ini masih dalam kajian bersama dan belum pasti.

Gatot mengatakan beberapa orang Satlak Prima telah disiapkan untuk pos khusus jika wacana pembubaran ini direalisasikan.

Wacana pembubaran Satlak Prima merupakan bagian dari permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memotong birokrasi yang panjang. JK mengharapkan berbagai kebutuhan atlet di PB dapat cepat dicairkan tanpa birokrasi yang rumit.

Menurut Gatot, pemerintah akan mendapat kepastian terkait dengan wacana ini pada November 2017. Pasalnya, ia mengkhawatirkan masalah pembubaran Satlak Prima akan berpengaruh pada persiapan atlet menghadapi Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang.