TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) mengkritik pengurangan jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 Papua. Mereka menilai pengurangan itu bisa menimbulkan persoalan pembinaan atlet pada cabang yang tidak jadi dilombakan.

Ketua APKORI, Djoko Pekik Irianto, menyebutkan harusnya pengurangan dari 47 menjadi 37 cabor sudah diumumkan sejak selesainya PON Jawa Barat 2016 silam. “Ini mengacu cabor Olympic dan Asian Games sangatlah istimewa, karena sekuensial PON-SEA Games-Asian Games- Olympic dalam satu garis,” ujar Djoko saat dihubungi Tempo, Rabu, 28 Agustus 2019.

Namun pemerintah, kata Djoko malah mengumumkan penghapusan 10 cabang olahraga hanya setahun menjelang pelaksanaan PON Papua pada 10 Oktober 2020. Ia menyebutkan permasalan yang muncul antara lain

terputusnya siklus pelatihan karena tidak ada peaking point yakni kompetisi untuk cabang olahraga yang tidak jadi dipertandingkan di PON. "Jika alasan pengurangan cabang olahraga PON tersebut disebabkan kurang siapnya venue di Papua maka salah satu solusi alternatifnya adalah tetap mempertandingkan 47 Cabor dengan skema berikan Kesempatan Papua untuk menggelar pertandingan sejumlah cabang olahraga yang venue-nya memang sudah diperkirakan siap," ungkap dia.

Untuk cabang olahraga lainnya, menurut Djoko bisa diselenggarakan di beberapa Provinsi yang siap. Mekanisme ini tentu dengan mengubah Peraturan Pemerintah 17 tahun 2007 pada pasal yang memuat PON diselenggarakan di satu provinsi menjadi PON diselenggarakan di beberapa Provinsi. Ia menjelaskan untuk pembiayaan bisa ditalangi melalui APBN dan APBD.

"Solusi lain dengan menunda Pelaksanaan PON ke tahun 2021 atau 2022 sangat tidak menguntungkan dari aspek siklus Pembinaan maupun beban anggaran APBD. Semoga segera kita temukan Solusi terbaik," kata dia.

Sebelumnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2020 dipangkas dari 47 cabang menjadi 37 cabang. Demikian ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu.

IRSYAN HASYIM