TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Umun Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Periode 2019-2023, Raja Sapta Oktohari belum mau menanggapi wacana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pria berusia 43 tahun itu juga aktif dalam Konfederasi Balap Sepeda Asia (ACC) juga enggan isu perihal pengabungan KOI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Penyerahannya saja belum, baru proses, kami akan koordinasi dengan pengurus lama dan KE (Komite Etik) terpilih duduk sama-sama untuk melihat semua permasalahan karena ada masalah yang sedang dihadapi," ucap dia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Menurut dia, permasalah utama di olahraga yakni pengalaman buruk perihal urusan hukum. Raja Oktohari menyebutkan sudah banyak pengurus olahraga yang masuk penjara karena urusan keuangan dan administrasi.

"Sukses yang kita kejar, pelaksanaan, administrasi, prestasi. Kita sudah habis waktu, habis dana juga jangan sampai semua sudah ujung-ujungnya diperiksa nggak lolos secara administrasi," ungkap dia.

Ia juga menyebutkan bahwa Wakil Ketua KOI yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI sekalian menjaga supaya pengurus tidak membuat kesalahan administrasi.

"Dewan etik Erick Thohir juga usul nama-nama familiar dari KPK dan BPK jadi mudah-mudahan formasi solid ini didukung cabor menghasilkan prestasi olahraga yang gemilang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir angkat bicara ihwal tumpang tindih wewenang antara KOI dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Erick berharap Ketua Umum KOI baru (periode 2019-2023) bisa menyelesaikan persoalan KOI dengan KONI yang kerap mengalami tumpang tindih dalam urusan olahraga nasional. Ada beberapa solusi yang ditawarkan Erick jelang berakhir masa jabatannya.

Ia mengatakan Ketua KOI dan semua pihak terkait bisa merevisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

"Ini akan terus over lapping kalau UU SKN tidak diperbaiki," ungkap Erick di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Menurut dia, revisi UU SKN harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk DPR RI.

"Bisa dicari solusi bersamanya. Kalau tidak over lap job desk seperti hari ini tidak akan menyelesaikan permasalahan olahraga Indonesia," kata Erick Thohir.

IRSYAN HASYIM