TEMPO.CO, Mataram - Bupati Lombok Tengah, M. Suhaili Fadhil Tohir, menanggapi pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali yang menyatakan kehadiran sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika tidak jelas.

Menurut Suhaili, keputusan Pemerintah Indonesia dan DORNA Sports SL - pemegang hak siar - yang telah menetapkan Mandalika sebagai lokasi sirkuit di Indonesia tidak bisa diganggu gugat. "Kan Zainudin Amali kan Menpora baru, beliau belum tahu," kata Suhaili saat dihubungi Tempo, Senin, 4 November 2019.

Sebelumnya, saat berada di Surabaya pada Ahad, 3 November 2019, ketika bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Menpora menyatakan lokasi MotoGP bisa dipindahkan ke Jawa Timur jika Mandalika tidak siap. Menurut Zainudin, hal itu belum jelas dan selama ini Mandlika mengaku-aku saja.

Suhaili mengatakan, sejak awal bahwa banyak daerah di Indonesia yang menginginkan sirkuit motoGP ini ada di daerahnya. Tapi Presiden Joko Widodo dan Dorna dari Francis telah menyetujui dan menetapkan lokasi Motor GP di Indonesia yaitu di KEK Mandalika Kute,Lombok Tengah, NTB. Keputusan Pemerintah RI dan pihak Dorna ini tidak bisa diganggu gugat atau di ubah oleh pihak mana pun dan siapa pun.

Ia menduga Gubernur Khofifah Indar Parawansa hanya mengungkapkan keinginannya saja. Sedang Menpora karena baru dan bukan pihak atau orang yang terlibat langsung karena bukan menjadi Kemenpora langsung.

Suhaili menduga pendapat Menpora dan Gubernur Jawa Timur itu hanya kesalahpahaman saja. ''Mungkin itu hanya mis saja. Kemenperoa memang tidak terlibat langsung,'' ujarnya.

Ia menambahkan, yang selama ini dilakukan adalah proses investasi saja atau business to business (B to B) atau business to goverment (B to G). ''Masih dalam penanganan pengembangan pariwisata. Belum ke olahraga,'' ucap Suhaili.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, Sukisman Azmy, mengatakan bahwa yang menentukan pilihan lokasi adalah investor bukan menteri karena terkait dengan banyak hal termasuk banyak survei.

''Tinggal kita kawal permintaan investor tentu KEK Mandalika juga menyiapkan sarana dan prasarana yang diminta investor,'' katanya.

Karena alasan itu, menurut Sukisman, baik Pemda KEK Mandalika, Dewan, dan warga NTB harus berusaha untuk mempertahankan.

Sukisman juga mempertanyakan ketokohan Zainudin Amali yang masih kedaerahan. Seharusnya, kata dia, menteri berpikir nasional demi hal yang lebih besar. Seandainya menteri ngotot dan investor menolak kemudian tidak jadi digelar di Indonesia, apakah bisa bertanggung jawab.

Sampai berita ini diturunkan, Indonesia Tourism Development Corporation yang mengelola KEK Pariwisata Mandalika belum menjawab konfirmasi dari Tempo.

SUPRIYANTHO KHAFID