Menengok Kesiapan Sirkuit Mandalika Jadi Arena Balap MotoGP 2021
Reporter
Irsyan Hasyim (Kontributor)
Editor
Rina Widiastuti
Kamis, 7 November 2019 07:29 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sadikin Aksa, mengatakan pihaknya bertugas memastikan Sirkuit Mandalika yang akan menjadi tempat digelar MotoGP 2021 sesuai dengan standard Federasi Balap Motor Dunia (FAM).
Mantan pebalap nasional ini mengakui bahwa proses verifikasi kelayakan Sirkuit Mandalika terlambat dari jadwal yang telah disepakati dengan penyelenggara yakni ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). “Karena ini street race pertama yang di MotoGP, sirkuit lain tertutup dan sudah jadi,” kata dia menjelaskan tahapan persiapan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2019.
Sebagai sirkut jalan raya pertama di MotoGP, Sadikin mengatakan bahwa Mandalika memberikan daya tarik bagi para pebalap dunia. Ia berjanji verifikasi Sirkuit Mandalika bakal sesuai dengan standar FAM, khususnya masalah keamanan.
“Kita tahu balap motor sangat berbahaya. Dari segi safety ini jadi fokus kami serta kesiapan daripada penyelenggaran di lapangan yakni marshall dan regulasi pendukung di Indonesia,” kata dia.
Ia menyampaikan keberhasilan ITDC mendapatkan lisensi dari Dorna Sports menyelenggarakan MotoGP menjadi kebanggaan bagi Indonesia. IMI bakal mendukung 100 persen suksesnya event internasional ini. “Kita nantikan setelah 1997 terakhir MotoGP bisa kembali ke Indonesia tahun 2021,” kata dia.
Untuk memastikan kesiapan Sirkuit Mandalika menggelar MotoGP 2021, CEO Dorna Sports SL, Carmelo Ezpeleta langsung melakukan ke pengecekan ke lokasi pada akhir Oktober lalu. Carmelo optimistis penyelenggaraan MotoGP 2021 yang nantinya diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diminati dan mendatangkan banyak penonton.
"Kita optimistis MotoGP Mandalika bakal diramaikan banyak penonton," ujar Carmelo Ezpeleta saat meninjau lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.
Carmelo mengatakan jumlah penggemar MotoGP di Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, sehingga dirinya tidak ragu penyelenggaraan MotoGP tahun 2021 di Sirkuit Mandalika akan dipenuhi banyak penonton.
"Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama. Dan sirkuit ini akan menjadi ikon sirkuit jalan raya terindah di dunia," ucap Carmelo Ezpeleta.
Pada 5 Oktober kemarin, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainudin Amali memanggil Presiden Direktur ITDC, Abdulbar M. Mansoer dan Ketua IMI Sadikin Aksa ke kantornya, Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta.
Pemanggilan dilakukan terkait dengan kesiapan ITDC sebagai kesiapan Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP 2021. Pertemuan ini berlangsung sekitar 1,5 jam. "Kami baru saja membahas pelaksanaan MotoGP tahun 2021 di Indonesia, tempatnya di NTB, di Mandalika," kata Menpora.
Zainudin mengaku mempertanyakan kesiapan dari ITDC sebagai penyelenggara. Politikus Partai Golkar ini menyampaikan bahwa diperlukan komitmen dari ITDC untuk memastikan semua berjalan lancar karena ini menyangkut nama baik bangsa Indonesia. "Kita tidak mau main-main, kita sebagai tuan rumah," kata dia.
Mengingat masih ada waktu sekitar dua tahun, Zainudin mengundang ITDC dan IMI untuk bisa meyakinkan pemerintah kegiatan ini bisa berjalan sesuai perencanaan. Menurut dia, dari penjelasan yang diberikan segala persiapan dan perencanaan masih sesuai jadwal yang telah dirancang.
"Kami sampaikan kalau tidak sanggup, segera bilang karena menyangkut nama Indonesia," kata Menpora.
Direktur Utama ITDC menyatakan bahwa pembangunan sirkuit masih dalam tahap penggalian lahan badan jalan yang sudah dimulai sejak September lalu. Ia tak menyangkal bahwa ITDC harus berpacu dengan waktu agar pembangunan sirkuit bisa selesai pada akhir tahun 2020.
"Bulan Januari nanti dengan Wika dan Waskita untuk membangun aspalnya. Kita harap selesai satu tahun," kata Abdulbar.
Terkait jadwal resmi MotoGP Mandalika, Abdulbar belum bisa memberikan informasi secara lebih rinci karena Dorna Sports baru akan merilis jadwalnya pada Agustus 2020.
Selanjutnya, kata Abdulbar, setelah sirkuit nanti rampung pada 2020, akan diadakan kompetisi uji coba pra-musim yang rencananya diselenggarakan pada Februari atau Maret 2021.
Adapun terkait pembebasan lahan, Abdulbar memastikan bahwa seluruh lahan Mandalika yang mencapai 1.175 hektare itu sudah memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL) atas nama pemerintah. Sebanyak 6,5 hektare lahan yang digunakan pun sudah dibebaskan.
Dengan demikian, apabila masih ada pihak yang ingin mengklaim kepemilikan lahan calon Sirkuit Mandalika, Abduldar meminta agar menyelesaikan masalah itu di pengadilan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen untuk mendukung persiapan infrastruktur penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2021 di The Mandalika, Lombok, NTB.
Penyelenggaraan MotoGP sebagai ajang balap paling populer sedunia ini adalah milik Indonesia, bukan hanya Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC-PT Pengembangan Pariwisata Indonesia). Penegasan tersebut disampaikan oleh VP Corporate Secretary ITDC, Miranti N. Rendranti, kepada Tempo, Senin 4 Nopember 2019.
Menurut Miranti, pada 11 Maret 2019 telah dilakukan pertemuan di Istana Bogor antara Presiden Joko Widodo dengan manajemen DORNA dan Direksi ITDC sebagai pemegang kontrak penyelenggaraan MotoGP Indonesia. ''Presiden komit mendukung,'' katanya.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah yakni rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika sejauh 17 kilometer.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, anggaran pembangunan bypass ini ditaksir mencapai Rp1,2 triliun. “Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp120 miliar dibutuhkan untuk pembebasan lahan,” kata dia di sela-sela Konsultasi Regional Jawa - Bali di Bogor, Selasa 19 Maret 2019.
Hadi menerangkan, pemerintah daerah diharapkan bisa menangani pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Kendati demikian, Kementerian PUPR bisa mengambil alih proses pembebasan lahan bila anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi. Setelah pembangunan rampung, bypass akan diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga statusnya bukan jalan nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurut Hadi, saat ini rencana pembangunan jalan bypass tengah dalam tahap studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Tahapan ini diperkirakan bakal rampung dalam enam bulan ke depan.
Jalan bypass itu sendiri akan mempercepat mobilitas dari bandara ke Mandalika. Jalan ini sekaligus menambah akses karena saat ini sudah terdapat jalan akses dari bandara menuju Mandalika yang terletak di Kabupatan Lombok Tengah.
"Tapi jalan itu melewati permukiman padat. Maka kita akan buat jalan bypass agar bisa short cut sepanjang 17 kilometer," kata Hadi.
