Komisi X DPR: Perlu Regulasi Lebih Ketat Soal Atlet Naturalisasi

Jumat, 8 November 2019 08:59 WIB

Pesepak bola asal Brasil Fabiano da Rosa Beltrame (kanan) bersama pemain basket asal Amerika Serikat Peyton Alexis Whitted (tengah) menghadiri raker Komisi X DPR dengan Kemenpora di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019. Dalam raker tersebut, keduanya diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan teks Pancasila. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irine Yusiana Roba berharap Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali dan DPR bisa mengodok regulasi yang tepat perihal naturalisasi atlet. Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melakukan pembinaan olharga.
"Setiap saat lakukannaturalisasi pemain, ini tantangan untuk Pak menteri yang baru," kata dia usai rapat kerja komisi X dengan Menpora di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Dalam rapat kerja itu ditetapkan juga pemain Persib Bandung Fabiano Beltrame,37 tahun dan atlet basket putri Peyton Alexis Whitted, 24 tahun sebagai warga negara Indonesia. Mereka mendapat suara bulat dari 23 anggota Komisi X yang mengikuti rapat kerja.

Irine berharap perlu dilakukan redefenisi program naturalisasi atlet ini. Kalau memang harus melakukan naturalisasi indikator seperti apa yang harus dipenuhi. "Nanti perlu juga kita beri masukan lebih detail kepada Pak Menteri bahwa kalau naturalisasi kita buat aturan jelas paling tidak usianya berapa," kata dia.

Menurut dia, proses pembinaan atlet yang berjenjang perlu terus digenjot supaya ke depannya kebijakan naturalisasi tidak diperlukan lagi. Ia menjelaskan tidak menolak naturalisaai jika syarat dan indikator demi kemajuan olahraga bisa terpenuhi. "Kalau memang perlu karena ada postifnya juga syarat yang ketat itu apa, supaya kita tidak kecolongan, dia punya motif lain," kata dia.

Untuk proses naturalisasi Fabiano, kata Irine, walaupun telah berumur 37 tahun tetap disetujui karena melihat pengabdian dia selama 14 tahun berada di Indonesia. Untuk Peyton yang baru empat bulan berada di Indonesia, ia menjelaskan tetap diterima untuk keperluan timnas basket putri di SEA Games 2019. "Karena kita butuh," kata dia berharapa perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk kebijakan naturalisasi.

Advertising
Advertising

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya