TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2020 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON 2020 dan Pekan Paralimpik Nasional XVI/2020 di Papua.

Dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa, Presiden menginstruksikan pejabat terkait untuk mengambil langkah-langkah untuk mempercepat dukungan dalam penyelenggaraan PON 2020.

Kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PON ini.

Menteri Pekerjaan Umum diperintahkan mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga akuatik, hoki, kriket, dan lapangan panahan di Kabupaten Jayapura, arena sepatu roda dan dayung di Kota Jayapura, penataan kawasan olahraga di Kampung Harapan dan Doyo Baru di Kabupaten Jayapura, dan pembangunan baru rumah susun di Provinsi Papua yang akan digunakan sementara sebagai wisma atlet.

Selain itu, juga membangun jalan Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua di Kabupaten Jayapura dan peningkatan jalan Merauke-Kuprik-Tanah Miring untuk mendukung kegiatan olahraga balap motor di Kabupaten Merauke.

Panglima TNI diinstruksikan oleh Presiden untuk mengamankan Presiden/Wakil Presiden beserta keluarganya pada kegiatan pembukaan sampai dengan penutupan PON 2020. Selain itu juga memberikan bantuan kepada Polri dalam mengamankan PON.

Inpres ini juga ditujukan pada Gubernur Papua dan sejulah kepala daerah kabupaten dan kota untuk menyelesaikan berbagai sarana dan prasarana terkait PON 2020.

Pemerintah optimistis seluruh venue untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 di Papua rampung sebelum jadwal penyelenggaraan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan kesiapan penyelenggaraan PON pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 telah dibahas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menpora Zainudin menjelaskan venue yang dikerjakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijanjikan selesai bulan Maret. Sedangkan venue yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan selesai Juli.