BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Resmi Tunda PON 2020 Papua

Kamis, 23 April 2020 10:43 WIB

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Maret 2020. Dalam KTT tersebut Presiden Jokowi mendorong adanya penguatan kerja sama negara ASEAN Plus Three (APT) untuk menciptakan resiliensi terhadap tantangan pandemi virus Corona dan pelemahan ekonomi. ANTARA/Biro Pers - Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 Papua ke Oktober 2021. Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan pihaknya telah menerima hasil rapat kabinet yang membahas pelaksanaan PON tersebut.

"Sudah dapat hasil rapat kabinet, sekarang lagi siap-siap konferensi pers juga yang dipimpin Wagub (Klemen Tinal)," kata Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Papua, Ridwan Rumasukin saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 April 2020.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua sebagai Pengurus Besar PON (PB PON) 2020 telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 terhadap persiapan PON 2020 Papua.

Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musa’ad, menyatakan surat itu juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. "Pekan lalu dikirim suratnya," kata Musa’ad saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 April 2020.

Menurut dia, poin yang disampaikan kepada ke Presiden Jokowi soal sejauh mana persiapan PON yang telah dikerjakan. Target yang dipatok bahwa penyelesaian seluruh venue harus rampung pada Juni mendatang.

"Setelah wabah ini memang agak terganggu beberapa venue, pengerjaan itu agak tertunda karena ada beberapa sebagai dampak corona yang cukup mempengaruhi progress," kata dia.

Advertising
Advertising

Musa’ad menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat perihal menunda atau tetap melaksanakan PON pada Oktober mendatang. Pemprov Papua, kata dia meminta pertimbangan dan arahan Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan secepatnya.

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya