KPK Beri Lampu Hijau Pembangunan Hambalang Dilanjutkan, tapi ...

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 21 Juli 2020 07:58 WIB

Kanan-kiri: Presiden Joko Widodo, Menpora Imam Nachrowi, Johan Budi, dan Menteri PU Basuki Adimulyono meninjau kondisi sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi Rp 1,2 Triliun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat, sebagai lokasi pelatnas sudah mendapat lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilanjutkan, tetapi nasibnya masih mengambang.

Kementerian Pemuda dan Olahraga baru mulai membicarakan lagi rencana kelanjutan pembangunan proyek Hambalang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru-baru ini.

Akan tetapi, menurut Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, pembicaraan itu terhenti ketika serangan pandemi COVID-19 melanda Tanah Air, yang membuat perhatian pemerintah tersedot untuk menangkal wabah tersebut.

"Hambalang sudah dapat izin. Saya datang sendiri ke KPK pada Maret 2016 dan ditemui pimpinan KPK saat itu ada Pak Saut (Sitomorang) dan Alexander Marwata. Ada suratnya juga diterbitkan 2015 oleh pak Plt Ketua KPK,” kata Gatot kepada Antara di Jakarta, Minggu, 19 Juli 2020.

Megaproyek Hambalang sudah terbengkalai sejak 2011 karena terbelit kasus korupsi yang menyeret menpora kala itu, Andi Alfian Mallarangeng.

Pembangunan megaproyek senilai lebih dari Rp2 triliun itu juga melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga masih perlu dilakukan audit fisik oleh Kementerian PUPR.

Sehingga, menurut Gatot, kelanjutan Hambalang yang direncanakan menggunakan anggaran Kementerian PUPR itu masih belum bisa dilanjutkan lantaran mesti didesain ulang.

Pun demikian, Gatot menyatakan pihak Kemenpora sudah mulai membicarakan lagi rencana kelanjutan pembangunan Hambalang bersama PUPR.

"Sebelumnya pernah dibahas dengan pak Dirjen (PUPR) sebelum ada COVID-19. Tapi semenjak ada COVID-19, konsentrasi kami semua pada COVID-19," ungkap Gatot.

"Kemudian sekarang kami coba hidupkan kembali yang penting masing-masing bikin standing position-nya," ujarnya.

Saat ini, Menpora Zainudin Amali tengah menyusun peta grand design olahraga nasional guna memetakan situasi dan kondisi olahraga saat ini dan di masa mendatang.

Hambalang bersama Sekolah Khusus Olahraga di Cibubur akan dioperasikan untuk mengoptimalkan peningkatkan prestasi olahraga dalam rancangan Kemenpora.

Sejak kepemimpinan Menpora Imam Nahrawi, Hambalang sebetulnya sudah direncanakan menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional atau lokasi pelatnas atlet junior dan senior menjelang perhelatan multicabang internasional.

Namun rencana tersebut kembali gagal dituntaskan setelah Imam Nahrawi terseret dugaan kasus korupsi dana hibah KONI pada 2019.

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

12 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

13 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

14 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

15 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

16 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

1 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya