TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan telah mendapatkan informasi dari Pengurus PBSI perihal Kontingen Piala Thomas dan Uber yang belum mendapat visa untuk berkunjung ke Denmark.

"Sudah dilaporkan kepada kami. Sudah kirim pesan WA juga ke saya," kata Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi Tempo, Jumat, 11 September 2020.

Gatot menyebutkan Kemenpora bakal menghormati apapun keputusan dari Pemerintah Denmark. "Kalau memang handicap-nya seperti itu tidak ada pilihan lain. Kita harus menghormati negara yang dituju," kata dia.

"Apalagi kebijakan itu tidak hanya berlaku di olahraga, di sektor lain pun sama," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PBSI Achmad Budiharto menyebutkan Denmark merupakan salah satu negara yang menerapkan pembatasan bagi warga Indonesia karena pandemi corona di sini. Padahal Kontingen Merah Putih bakal mengikuti Piala Thomas dan Uber 2020 yang dijadwalkan pada 3-11 Oktober di Aarhus, Denmark.

"Kami masih mencoba meminta visa untuk masuk ke Denmark, sekarang masih proses, belum selesai," kata Budiharto saat dihubungi, Kamis, 10 September 2020.

PBSI, kata Budiharto telah berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga perihal kendala travel warning. Ia menyebutkan telah menyampaikan segala hambatan dan kemungkinan yang terjadi kepada Kemenpora. "Kalau visa nggak dikasih otomatis kita tidak bisa masuk berarti tidak ikut," ungkap dia.

Selain urusan visa, PBSI masih terus memantau kondisi pandemi Covid-19. Budiharto menyiapkan beberapa opsi alternatif jika tidak ada jaminan keselamatan dari panitia pelaksana Piala Thomas dan Uber 2020.

PBSI pun membuka opsi mundur seperti Thailand jika kondisi penyebaran Covid-19 makin memburuk. "Beberapa kemungkinan sedang kita coba pertimbangkan, opsi itu banyak," kata dia.

"Paling utama konsen kita adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan keselamatan para pemain kita. Itu konsen kita yang utama, kalau kita dapat jaminan itu kita tetap coba lakukan tapi kalau resiko lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan mungkin kita ambil langkah yang lain," ujar Budiharto.