TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) telah mengumumkan kepengurusan baru untuk periode 2021-2024, di bawah Ketua Umum Agung Firman Sampurna. Jajaran pengurus itu diisi oleh beragam kalangan, mulai pejabat, pengusaha, hingga mantan atlet.

Ketua Masyarakat Pemerhati Bulu Tangkis Indonesia (MPBI), Kurniadi, menyoroti hadirnya sejumlah pejabat negara di kepengurusan baru, termasuk posisi ketua yang diisi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami tetap mengucapkan selamat dan berharap bulu tangkis Indonesia semakin maju," kata Kurniadi. "Tapi saya tidak bisa menghilangkan rasa kuatir akan mundurnya pembinaan dan prestasi bulu tangkis kita karena kembali lagi PBSI dinakhodai oleh pejabat negara."

"Selain mereka semua sangat sibuk dengan tugas negaranya tapi juga membuat gangguan alur ideal pembinaan nasional. Bagaimana mungkin Menpora dan KONI yg harusnya mengarahkan dan mengontrol pengurus cabor kalau pengurusnya punya pangkat lebih tinggi di pemerintahan atau partai dari mereka."

Ia juga mempertanyakan pemikiran bahwa dengan hadirnya pejabat di kepengurusan dana pembinaan dan sponsor bisa lebih mudah didapat. "Apa iya pengurusnya harus pejabat negara maka baru bisa mudah mendapatkan dana dan meningkat prestasi atletnya.....," kata dia. "Bagus kalau pejabatnya punya passion di cabor (cabang olahraga)."

Selain posisi ketua umum yang diisi Ketua BPK, kepengurusan kali ini juga menghadirkan dua pejabat polisi aktif. Mohammad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, menjabat sebagai Staf Khusus Ketum. Selain itu ada Kepala Bareskrim Polri, Listyo Sigit Prabowo, yang menjadi Sekretaris Jenderal.

Menanggapi kehadiran mereka, Kurniadi berkomentar, "Terlihat "warna" TNI berubah menjadi Polri. Keduanya sama saja, mereka adalah aparatur dan pejabat negara yang pasti super sibuk dengan tugas-tugasnya."

Ia menyeru seluruh insan olahraga, termasuk di luar cabang bulu tangkis, agar menjaga supaya tak terseret kepentingan di luar olahraga. "Mulai sekarang ayo semua pihak menyadari dan menerima bahwa olahrga itu ruhnya adalah sportivitas jangan dibawa ke arah politik atau kepentingan di luar olahraga," kata dia.

"Atlet dan begitu juga pengurus cabornya cenderung akan mau kerja keras meningkatkan prestasi kalau mereka sendiri memang punya passion di cabornya olahraganya. Ini berlaku untuk semua cabor."

"Semoga ini menjadi perhatian kita semua mulai dari orang tua atlet, klub, PBSI, KONI, Kemenpora, hingga komisi X DPR RI," tutur Kurniadi.

Ia juga mengusulkan agar ada revisi UU SKN yang mencegah ketua umum cabang olahraga dipegang oleh pejabat pemerintah dan agar data dokumen usia atlet nasional dibuka untuk umum.

Sebelumnya, saat mengumumkan kepengurusan pekan ini, Agung Firman Sampurna sempat mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk mengajak Listyo Sigit dan Muhammad Fadil.

"Ketua Umum dan Sekjen hanya bekerja untuk organisasi. Jika dibandingkan, saya sebenarnya lebih sibuk daripada Pak Listyo Sigit," kata dia.

"Jadi, tidak ada alasan sibuk. Dari yang kita lihat, bulu tangkis itu berkembang di kepolisian. Intensitas olahraga bulu tangkis sangat tinggi di kepolisian. Saya baru tahu fakta itu."

Agung Firman Sampurna mengatakan, ia sebenarnya sempat berharap mengajak Kaporli Idham Azis masuk ke PP PBSI. "Namun, tidak mungkin Pak Idham menjadi Sekjen PBSI," ujar dia. "Kami juga ingin mendapat dukungan dari aparat hukum agar semua event PBSI lancar ke depannya. Jadi, tidak ada masalah."