TEMPO CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) ,Djoko Pekik, memberikan peringatan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali terkait sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA). Djoko khawatir jika langkah Amali membentuk Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi WADA bisa dianggap sebagai bentuk intervensi kepada lembaga olahraga yang statusnya independen.

"Jangan-jangan nanti dianggap intervensi kepada WADA oleh pemerintah kita. Padahal kan WADA dan LADI itu kan independen," kata Djoko Pekik saat dihubungi Selasa, 19 Oktober 2021.

Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyarankan agar LADI bisa bergerak secara mandiri dalam berkomunikasi secara intensif dengan pihak WADA.

Bahkan, menurut dia, jika perlu LADI bisa mendatangi langsung ke kantor WADA yang berada di Montreal, Kanada, untuk membicarakan lebih lanjut terkait persoalan yang dialami oleh Indonesia itu.

Nanti Kemenpora, kata Djoko bisa turut membantu untuk memfasilitasi LADI jika akan datang langsung ke Kanada. Ia menilai komunikasi bukan masalah bagi LADI untuk bertemu langsung dengan WADA.

"Nah dengan LADI yang proaktif ke WADA tentu menjadi catatan sendiri bagi WADA untuk bisa bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan sanksi itu kepada Indonesia," ujar Djoko yang juga pemerhati olahraga ini.

Terkait dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI atau NOC Indonesia) bisa juga berkomunikasi langsung dengan International Olympic Committee (IOC) untuk menyampaikan permasalahannya. Serta langkah-langkah yang sudah Indonesia akan ambil untuk menyelesaikan masalah itu.

"Dengan begitu ada dua jalan. LADI langsung ke WADA, kemudian KOI komunikasi dengan IOC untuk menyampakaikan perkara dan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia," ujar dia.

Di samping itu, federasi olahraga di Indonesia khususnya yang kemudian telah memiliki sejumlah rencana atau agenda event internasional juga bisa berkomunikasi dengan federasi internasional cabang olahraga yang bersangkutan.

Misalnya saja terkait dengan rencana kejuaraan bulutangkis dunia di Bali dalam waktu dekat. Dalam hal ini tentu Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) bisa berkomunikasi langsung dengan Badminton World Federation (BWF) untuk menyampaikan hal yang sama.

"Untuk menjelaskan yang terjadi saat ini dan langkah-langkah apa yang dilakukan Indonesia sehingga pencabutan sanksi itu bisa segera dilakukan tanpa menimbulkan masalah yang berikutnya. Istilahnya kita menyelesaikan masalah tanpa memunculkan masalah baru," ujarnya.

WADA sebelumnya menganggap Indonesia dan sejumlah negara lainnya tak patuh dalam hal tes anti-doping selama 2020. Sebagai hukumannya, bendera Merah Putih tak diperbolehkan berkibar ketika atlet atau pun tim Indonesia tampil di berbagai even olahraga. Hukuman itu berlaku selama satu tahun sejak 8 Oktober lalu.

Salah satu contohnya adalah ketika Jonatan Christie cs menjuarai Piala Thomas akhir pekan kemarin. BWF mengganti bendera Merah Putih dengan bendera PBSI.

Merespon hal itu, Menpora Zainudin Amali menyatakan akan membuat Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi WADA. Tim itu diketuai oleh Ketua KOI Raja Sapta Oktohari.