TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Piala Dunia 2022, Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) mengatakan bahwa pemerintah Qatar akan meningkatkan inspeksi tenaga kerja di negara tersebut. Inspeksi ini meliputi pemeriksaan kesehatan dan keselamatan ekstra untuk perlindungan terhadap pekerja.

Kelompok Hak Asasi dan Serikat Pekerja telah memperingatkan bahwa para pekerja perhotelan, transportasi, dan keamanan sangat rentan selama turnamen yang akan diadakan pertama kali di Timur Tengah itu.

Dalam sebuah pertemuan ITUC bersama Pejabat Kementerian Tenaga Kerja, Perwakilan Serikat Pekerja dan Organisasi Perburuhan Internasional di Doha akan menerapkan inspeksi ketenagakerjaan khusus selama Piala Dunia. “Selama Piala Dunia, Kementerian Tenaga Kerja akan menerapkan kampanye pengawasan ketenagakerjaan khusus, yang mencakup peningkatan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan,” kata ITUC.

Dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, ITUC menambahkan, “Sebuah arahan tentang waktu kerja untuk melindungi pekerja dari majikan yang tidak bermoral juga akan dikeluarkan."

Keputusan Konfederasi Serikat Buruh Internasional melakukan inspeksi tak terlepas dari sorotan dan kritik dari kelompok hak asasi manusia atas perlakuan pemerintah Qatar terhadap pekerja migran menjelang Piala Dunia. Ini telah memberikan dampak reformasi yang mencakup perlindungan terhadap upah yang tidak dibayar, upah minimum bulanan 1.000 riyal atau sekitar 4 juta rupiah, dan memungkinkan untuk pekerja dapat mengganti atasan dengan lebih mudah.

Undang-undang Ketenagakerjaan Qatar telah membatasi tenaga kerja hanya boleh bekerja maksimal 60 jam dalam seminggu, termasuk lembur disertai bonus wajib 25 persen. Persentase ini masuk ke dalam gaji reguler mereka, dan pekerja berhak mendapatkan satu hari libur dalam seminggu.

Menurut Ruwan Subasinghe, Direktur Hukum Federasi Pekerja Transportasi Internasional, selama turnamen, 1,2 juta pengunjung akan datang ke Qatar. Peningkatan pengunjung membuat para pekerja rentan dieksploitasi. “Akan ada kampanye yang ditargetkan untuk mengirim pesan kepada pengusaha bahwa hanya karena ribuan orang di sini, mereka tidak bisa lolos dari sejumlah ketentuan,” kata Subasinghe

Qatar adalah negara dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta orang. Mayoritas penduduk merupakan pekerja migran. Merekalah yang menjadi tulang punggung Qatar untuk persiapan Piala Dunia 2022.

Mustafa Qadri, Konsultan Hak-hak Buruh Equidem, memperingatkan bahwa inspeksi konfederasi buruh tidak serta-merta melindungi hak buruh. Selain itu, dia juga menyuarakan keprihatinan tentang potensi upah yang tidak dibayar disertai diskriminasi. “Dengan puluhan ribu pekerja yang masuk ke negara (Qatar), kami tidak memiliki kapasitas untuk memantau semua itu, jadi risikonya sangat tinggi,” ujar Qadri.

DOHA NEWS | REUTERS | DESY ALHAMDIANA PUTRI

Baca juga : Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar