Menpora Imam Nahrawi, berfoto dengan sejumlah peserta usai mengikuti senam pagi bersama, sebelum membuka resmi acara minum jamu di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, 6 Februari 2015. Dalam acara ini Menpora, membudayakan kembali kepada masyarakat pentingnya minum jamu. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan Pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan TA 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp 3.034.113.276.000. Keputusan itu diambil setelah Komisi yang membidangi olahraga itu menggelar Rapat Kerja dengan Menpora Imam Nahrawi bersama jajarannya.
"Kalau bicara cukup atau tidak cukup, semua Kementerian akan bilang tidak cukup. Tapi, kami mempunyai semangat, berapapun yang ada, kami akan memanfaatkan sebesar-besarnya," ujar Menpora Imam usai Rapat Kerja, di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2015.
Tambahan anggaran APBN-P Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.252.946.000.000. Alokasi utama tambahan dana itu untuk Persiapan Tuan Rumah Asian Games XVIII dan lain-lain. Sebelumnya, alokasi anggaran APBN 2015 sesuai (DIPA) adalah Rp 1.781.167.276.000.
Menpora mengalokasikan dana sebesar tambahan APBN-P 2015 itu paling banyak untuk Program Indonesia Emas, yaitu Rp 395 miliar. Prioritas kedua, untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yaitu mencapai Rp 381, 95 miliar. Dan, di urutan ketiga ditujukan untuk penguatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka Asian Games 2018 sebanyak Rp 102 miliar. Dana tambahan itu juga digunakan untuk bantuan peralatan olahraga untuk PON XIX 2016 Jawa Barat sebesar Rp 15 miliar.
Pada saat pembahasan alokasi dana itu, sebagian besar anggota DPR di komisi itu mempertanyakan soal dana untuk PON yang dinilai terlalu kecil, apalagi nantinya Jawa Barat juga akan digunakan untuk Asian Games 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah. Selain itu, mereka juga mempertanyakan soal PRIMA dan penguatan KONI dalam rangkat Asian Games 2018.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.