TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) agar menyusun administrasi Asian Games 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak meninggalkan jejak persoalan hukum.
"Hampir seluruh penyelenggaraan kegiatan olahraga meninggalkan persoalan hukum. Kami tidak ingin Asian Games yang melibatkan lebih dari 40 negara Asia juga menimbulkan masalah hukum," kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya usai rapat kerja dengan Kemenpora dan KOI di Jakarta, Senin, 10 Oktober 2016.
Riefky juga meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASCOG) memperbaiki penyusunan anggaran dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena melibatkan anggaran sekitar Rp6 triliun.
Panitia Kerja Asian Games 2018 yang dibentuk Komisi X DPR RI menyerahkan laporan hasil panja kepada Kemenpora, KOI, dan INASCOG setelah melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan dan DKI Jakarta.
"Kami meminta Menpora untuk melaksanakan rekomendasi panja," kata Riefky.
Menpora Imam Nahrawi mengatakan penganggaran Asian Games 2018 membutuhkan payung hukum di Kementerian Keuangan karena berlangsung lebih dari satu tahun.
"DPR ingin perencanaan yang kuat terkait penganggaran karena panitia Asian Games meminta sekitar Rp4 triliun sampai Rp6 triliun. Artinya, penganggaran itu tidak mungkin hanya dalam satu tahun tapi harus multi tahunan," kata Menpora.
Menpora mengatakan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 juga melibatkan Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meninjau penganggaran.
"Kami juga akan melaporkan kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA) dalam rapat koordinasi nanti termasuk infrastruktur dan penganggaran," katanya.
Pemerintah, lanjut Menpora, juga belum menentukan apakah mampu memenuhi permintaan anggaran dari INASCOG atau memberikan ruang kepada sponsor swasta.
Ketua Komita Olimpiade Indonesia Erick Thohir mengatakan total anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 yang diminta INASCOG sebesar Rp8,654 triliun.
"Anggaran itu hingga 2018. Dari total anggaran itu, sebesar Rp2,5 triliun dari dana sponsor sedangkan Rp6,154 triliun dari APBN. Tapi, kami masih menunggu keputusan dari presiden terkait anggaran dari APBN itu," ujar Erick.
Erick mengaku telah menghemat anggaran dalam penyelenggaraan kejuaraan uji coba jelang Asian Games. "Kami tidak menggelar Asian Youth Games untuk kejuaraan uji coba dengan anggaran Rp1 triliun. Tapi, kami menggelar Asian Championships Games dengan anggaran Rp400 miliar dengan 10 cabang olahraga," kata Erick.
