TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan pemerintah akan mendata sektor swasta mana saja yang bisa terlibat dalam hal pendanaan Asian Games 2018. "Dalam waktu dekat kami akan mengundang swasta yang akan dilibatkan," kata Puan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Menteri Puan belum bisa mengatakan berapa besar sumbangsih pihak swasta yang diperlukan mendukung Asian Games. Ia berharap ada banyak sektor swasta yang bisa ikut serta di acara olahraga empat tahunan itu. "Bagaimana caranya tentu tanpa mengurangi akuntabilitas," katanya.

Pemerintah memutuskan membatasi alokasi anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018. Dari anggaran sebesar Rp 8,7 triliun yang diajukan Panitia Asian Games Indonesia (Inasgoc), pemerintah akan memangkas sekitar Rp 4 triliun. Sejauh ini pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk Asian Games.

Lebih lanjut, ihwal payung hukum, yaitu peraturan presiden, tentang pencairan dana sebesar Rp 500 miliar itu Menteri Puan menyatakan tidak ada masalah. Hanya saja ada sedikit catatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Prinsipnya tidak ada masalah. Nanti (catatan) itu tanya Sekretaris Kabinet," kata Puan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan tersebut membahas soal persiapan Asian Games 2018.

Dari pertemuan itu, pemerintah akan mengevaluasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan efisiensi. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar mengatakan upaya pemangkasan anggaran tidak akan menurunkan kualitas penyelenggaraan Asian Games 2018. "Kualitas tetap harus nomor satu," ucap Oemar. Menurut dia, Asian Games di Indonesia setidaknya menyamai penyelenggaraan di Incheon, Korea Selatan pada 2014.

ADITYA BUDIMAN