Suasana renovasi kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, 23 Mei 2017. Asian Games 2018 digelar di Jakarta dan Palembang, serta beberapa tempat sebagai tuan rumah pendukung seperti Lampung, Jawa Barat, dan Banten. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat terbatas tentang penggunaan anggaran Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Presiden Joko Widodo, yang memimpin rapat, menyatakan penggunaan anggaran harus efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia ingin anggaran dihitung secara detail. "Saya ingatkan anggaran tidak dilebihkan dan tidak berlebihan," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.
Presiden menyadari perhelatan pesta olahraga se-Asia itu menyisakan waktu setahun lagi. Meski dikejar waktu, Jokowi meminta semua pihak yang terlibat bekerja secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Asian Games dan Asian Para Games membawa nama baik Indonesia," kata Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan membatasi alokasi anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018. Dari anggaran sebesar Rp 8,7 triliun yang diajukan panitia Asian Games Indonesia (Inasgoc), pemerintah akan memangkas sekitar Rp 4 triliun. Sejauh ini pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk Asian Games.
Pemerintah akan menggandeng sektor swasta untuk membantu menutupi kekurangan anggaran. Beberapa waktu lalu panitia Asian Games 2018 tengah mendata pihak swasta yang bisa ikut terlibat meramaikan olahraga empat tahunan itu.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
5 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.