TEMPO.CO, Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Papua bersikukuh menyatakan tak akan mempertandingkan 10 cabang olahraga yang telah dicoret dari PON Papua 2021.
Pembahasan seputar 10 cabang olahraga yang dicoret dari PON Papua kembali muncul bahkan masih menjadi perdebatan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI 2020 secara virtual, Kamis.
“Mengenai 10 cabor yang ingin dipertandingan di luar Papua, mohon juga dipertimbangkan surat Gubernur Papua yang telah dilayangkan ke KONI Pusat karena surat itu terkait dengan banyak konsekuensi,” ujar perwakilan Papua.
Sementara itu, beberapa perwakilan KONI Provinsi menyatakan harapannya agar 10 cabang tersebut tetap dipertandingkan, meskipun di provinsi lain.
Baca Juga: KONI: Kesiapan Infrastruktur PON Papua Sudah Mencapai 75 Persen
KONI Papua lantas menanggapi bahwa ada yang kembali memanas-manasi masalah 10 cabang tersebut. Padahal sebelumnya telah disetujui bahwa 10 cabang itu tidak akan dipertandingkan di PON Papua.
"Di satu sisi, di dalam penetapan, cabor-cabor (cabang olahraga) meminta dilaksanakan di Jawa Timur, sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) disebutkan tuan rumah bersama harus dekat letak geografisnya dengan tempat pelaksanaan utama, dilihat dari itu juga sudah bertentangan. Saya bingung, karena ini seakan mengulang-ulang masalah 10 cabor ini lagi. Itu siapa yang memanasi sebenarnya," katanya menegaskan.
Total hanya ada 37 cabang olahraga yang akan pertandingkan di PON Papua. Sementara kesepuluh cabang yang dicoret dari PON 2021 adalah balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, petanque, ski air, soft tenis, tenis meja, dan woodball.
Namun kesepuluh cabang tersebut masih bisa dipertandingkan apabila PP No.17 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (3) direvisi.
Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menanggapi bahwa pihaknya tak akan mengabaikan hal-hal yang menjadi konsensus di awal, termasuk surat dari Gubernur Papua yang menolak mempertandingkan 10 cabang tersebut.
“Hal tersebut akan jadi pertimbangan KONI Pusat, Menpora, dan PB PON. Kami terus berkoordinasi dengan pimpinan cabor. Kami tidak akan mengabaikan hal-hal yang jadi konsensus di awal," ucap Marciano.
Selanjutnya, KONI Pusat masih akan menggelar Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) dalam dua pekan hingga satu bulan ke depan demi mendapatkan legalitas atas keputusan-keputusan yang dihasilkan dari Rakernas 2020.
