DPR Setujui Anggaran Kemenpora Tahun 2022 Sebesar Rp 1,94 Triliun

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9). Adapun pembahasan rapat kerja ini yakni penyesuaian RKA-K/L TA 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. (foto:bagus/kemenpora.go.id)

    Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9). Adapun pembahasan rapat kerja ini yakni penyesuaian RKA-K/L TA 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. (foto:bagus/kemenpora.go.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemuda dan Olahraga DPR RI menyetujui pagu definitif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,94 triliun. Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Menpora Zainudin Amali dan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021.
     
    Rapat ini membahas penyesuaian anggaran telah dibahas oleh Badan Anggaran DPR.  “Kami berharap ini bisa dikawal dan kami memohon kemitraan kita ini benar-benar terbangun dengan baik. Kemudian, jika Kemenpora mendapatkan hasil hang baik, maka Komisi X juga demikian,” kata Amali dalam rapat tersebut. 
     
    Amali dalam pemaparan sebelumnya menyampaikan hal yang baru dalam postur anggaran yakni program kepemudaan. Program tersebut antara lain mengkoordinasikan data kepemudaan untuk memastikan data yang valid di tingkat nasional dan daerah untuk dijadikan indikator kinerja dan orientasi setiap asisten deputi terkait kepemudaan.
     
    “Menganalisis dan memproyeksi data yang dimaksud baik secara nasional maupun daerah. Merumuskan strategi, target dan indikator kinerja outcome dengan pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga," ucap Amali.
     
    Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, “Lalu, memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang layak untuk mendapatkannya. Melakukan kerjasama internasional sebagai dukungan keterlibatan pemuda Indonesia di forum internasional, dalam rangka menangani indikator kinerja outcome.”
     
    Selain itu, Amali menetapkan program baru dalam keolahragaan. Anggaran dalam program keolahragaan ini, kata dia, nantinya akan difokuskan pada pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional atau yang populer dengan sebutan DBON. 
     
    “Secara garis besar, meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat, khususnya peserta didik pada satuan pendidikan. Meningkatkan pencapaian prestasi Olahraga dunia fokus pada capaian peringkat pada Asian Games dan Asian Para Games di Cina sebagai persiapan menuju Olimpiade dan Paralimpiade
    2024 Perancis,” kata Amali. 
     
    Dalam program itu, pemerintah berusaha melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Tujuannya meningkatkan industri olahraga nasional yang mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    “Serta, memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang modern,sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh big data analytics olahraga nasional,” kata Amali. 
     
    Seusai mendengar pemaparan Menpora Amali, pimpinan rapat yang juga sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan pihaknya bersama Kemenpora sepakat bahwa program strategis nasional dan program yang sangat bermanfaat dan  dibutuhkan masyarakat.
     
    “Pelaksanaan ini diharap dijalankan dengan baik dan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan,” kata Syaiful Huda. 
     
    Pada tahun 2021, Kemenpora sempat mendapatkan persetujuan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun dari DPR. Anggaran itu sebagaian dialokasikan untuk mendukung Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Papua (PON Papua).
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Sembilan Tahun Perjalanan hingga Bengkak Biaya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung jadi pembicaraan publik karena muncul cost overrun. Jokowi lantas meneken Perpres untuk mendukung proyek itu.