TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Imigrasi Australia mengatakan bahwa 'secara personal' telah ikut campur soal keputusan visa yang membuka pintu bagi Novak Djokovic untuk bermain di turnamen tenis grand slam yang akan datang di negara itu. Sebelumnya, mantan petenis nomor satu dunia itu dideportasi dari Australia menjelang Australian Open awal tahun 2022 setelah menolak untuk divaksin Covid-19.
Namun, setelah dilakukan pelonggaran yang signifikan dalam pembatasan pandemi, Menteri Imigrasi Andrew Giles mengatakan petenis asal Serbia yang tidak divaksin itu sekarang boleh kembali bermain.
"Sejak pembatalan visa Djokovic pada Januari 2022, semua pembatasan Australia terkait Covid-19 telah dihapus, termasuk persyaratan untuk memberikan bukti status vaksinasi Covid-19 untuk memasuki Australia," tutur Giles, Rabu, 16 November 2022. "Djokovic kemudian diberikan visa sementara untuk memasuki Australia."
Pemerintah Australia sebelumnya melarang Novak Djokovic untuk kembali ke Australia hingga 2025. Giles mengatakan sebagai menteri imigrasi negara, dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan untuk membatalkan larangan tersebut. "Kekuasaan hanya boleh dilakukan oleh menteri sendiri," kata Giles.
Djokovic yang telah memenangi turnamen Grand Slam Australian Open sembilan kali mengaku lega bisa mendapatkan visa. "Sungguh melegakan mengetahui apa yang saya dan orang-orang terdekat dalam hidup saya telah lalui tahun ini dengan apa yang terjadi di Australia dan pasca-Australia," tutur Djokovic.
Sebelumnya, ia tiba di Melbourne pada Januari 2022 untuk turnamen grand slam pertama tahun ini. Djokovic menyebut telah memperoleh pengecualian medis untuk dapat memasuki negara itu tanpa divaksinasi karena baru saja sembuh dari Covid-19.
Meski demikian, pejabat perbatasan Australia mengatakan dia tidak memenuhi persyaratan untuk dibebaskan dari aturan vaksinasi yang ketat dan visanya dibatalkan setelah upaya bandingnya berjalan berlarut-larut.
Mantan Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan pada saat itu Djokovic dianggap oleh sebagian orang sebagai 'jimat', anti-vaksinasi, dan kehadirannya di negara itu dapat memicu 'kerusuhan sipil'. Namun, sejak kejadian itu Australia mencabut persyaratan bagi pengunjung untuk menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19.
Baca: Bikin Kejutan, Petenis Remaja Holger Rune Kalahkan Djokovic dan Juarai Paris Masters 2022
