Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Erick Thohir Sebut Didukung Jokowi untuk Berantas Mafia Pengaturan Skor Sepak Bola, Bagaimana Modusnya?

image-gnews
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. (pssi.org)
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. (pssi.org)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyebut bahwa Presiden Jokowi memberi dukungan penuh bagi dirinya untuk memberantas mafia pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Hal tersebut diungkap oleh Erick Thohir secara bersamaan dengan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas yang nantinya akan berfokus pada pemberantasan mafia pengaturan skor. 

“Presiden mendukung penuh pembentukan Satgas pengaturan skor. Mendukung penuh,” ujar Erick Thohir menegaskan dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap pembentukan Satgas pengaturan skor dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 28 April 2023.

Selain dukungan dari Presiden Joko Widodo, langkah Erick Thohir juga diapresiasi dan didukung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Seperti dilansir dari laman antaranews.com, Kapolri menyatakan bahwa institusi kepolisian mendukung upaya PSSI untuk membersihkan diri sekaligus membantu penyelenggaraan semua kompetisi yang dibina oleh PSSI.

“Saya kira kami Polri siap mendukung penuh, dan kami telah mempersiapkan satgas anti mafia bola untuk mengawal kebijakan ini sehingga ke depan dalam upaya pembentukan sepak bola yang fair dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional dan internasional bisa terwujud,” ujar Listyo seperti dilansir dari laman antaranews.com pada Minggu, 19 Februari 2023 lalu.

Selain dukungan dari Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo, langkah pembentukan Satgas pengaturan skor juga didukung oleh eks Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Wakil Ketua Umum PSSI tersebut memastikan bahwa nantinya antara PSSI dan pemerintah akan selalu selaras.

“Selama pemerintah dan PSSI bergandengan tangan, insya Allah akan lanjut. Tapi begitu pemerintah dan PSSI, satu ke kanan, satu ke kiri, itu tidak akan langgeng. Saya pastikan,” ujar Zainudin.

Modus Pengaturan Skor

Pengaturan skor atau match fixing merupakan jenis tindak kriminal yang secara umum terjadi di dunia olahraga. Dalam dunia sepak bola, tindak kejahatan tersebut terjadi secara terorganisir dan berkaitan erat dengan manipulasi pertandingan dan pengaturan skor.

Menurut artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang dengan judul “Kriminalisasi Match Fixing dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”, menyebut bahwa tindakan pengaturan skor dan manipulasi pertandingan biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan.

Biasanya hal tersebut lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu daripada kompetisi besar yang diselenggarakan oleh FIFA dan melibatkan tim nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih dilansir dari artikel yang sama, berikut merupakan deretan peristiwa pengaturan skor yang pernah terjadi di Indonesia.

Peristiwa Surabaya

Pada Kejurnas PSSI 1961, terdapat pertandingan yang mempertemukan PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya. Laga yang digelar di Stadion Tambaksari, 17 Juni 1961 tersebut secara mengejutkan berakhir mengejutkan dengan skor seri, padahal pada saat itu Persebaya Surabaya tergolong tim yang tidak kuat dan saat pertandingan berlangsung, Persebaya sempat tertinggal 1-3.

Namun demikian setelah diselidiki, ternyata Ramang dan Noorsalam yang merupakan pemain PSM Makassar terbukti menerima suap. Suap tersebut diberikan agar nantinya Ramang dan Noorsalam menyia-nyiakan peluang yang didapat oleh PSM Makassar sehingga tidak menyebabkan keunggulan bagi PSM Makassar.

Suap Wasit

Selain yang melibatkan pemain, kasus pengaturan skor juga melibatkan wasit pertandingan. Pada 2000, menurut pengakuan Simon Legiman, manajer PSIS Semarang, dirinya pernah menyuap wasit Muchlis jelang laga antara Arema Malang melawan PSIS Semarang pada gelarang Liga Indonesia VI. 

Dalam kasus tersebut, Simon mengakui bahwa bukan dirinya yang ingin menyuap, tetapi Muchlis sendiri yang menawari. Pada perjanjian tersebut, Muchlis meminta Rp 3 juta jika seri dan Rp 5 juta apabila menang, tetapi skor akhir pun menunjukkan kekalahan PSIS Semarang padahal Simon telah membayar uang muka Rp 1 juta. 

Pilihan Editor: Kapolri Dukung Ketua Umum PSSI yang Ingin Berantas Pengaturan Skor

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putusan Batas Usia Capres Dinilai Akan Berbeda Jika Anwar Usman Taat Hukum

3 jam lalu

Ketua MK Anwar Usman saat menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Putusan Batas Usia Capres Dinilai Akan Berbeda Jika Anwar Usman Taat Hukum

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar menilai putusan batas usia capres akan berbeda jika Anwar Usman tak ikut ambil bagian.


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

4 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Ternyata Ini Alasan Saham Waskita Karya Terancam Delisting dari Bursa

5 jam lalu

Waskita Karya. Istimewa
Ternyata Ini Alasan Saham Waskita Karya Terancam Delisting dari Bursa

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berpotensi bakal delisting saham dari BEI karena beberapa alasan. Apa saja penyebabnya?


Dewas KPK Sebut Proses Etik Firli Bahuri Akan Selesai Secepatnya

5 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023. Firli mengaku tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). TEMPO/Magang/Joseph.
Dewas KPK Sebut Proses Etik Firli Bahuri Akan Selesai Secepatnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan proses etik terhadap Firli Bahuri akan selesai secepatnya.


Preview Erick Thohir soal Laga Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Akan Seru dan Dramatis

6 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sesi jumpa pers Piala Dunia U-17 di Mandiri Club, Jakarta Selatan, Rabu 8 November 2023. TEMPO/Randy
Preview Erick Thohir soal Laga Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Akan Seru dan Dramatis

Piala Dunia U-17 2023 memasuki fase akhir. Apa kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir?


Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sementara sebagai Presiden

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sementara sebagai Presiden

Forum Alumni UI mendesak Presiden Jokowi untuk cuti sementara sebagai Presiden RI karena anak kandungnya, Gibran ikut Pilpres 2024.


Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru, Politikus PDIP Bilang Begini

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru, Politikus PDIP Bilang Begini

Politikus PDIP Deddy Sitorus menjelaskan pernyataan ketua umum partainya, Megawati Seokarnoputri yang menyebut pemerintah saat ini seperti Orde Baru.


Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

7 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, bagaimana aturannya?


Gibran Rakabuming Akui Belum Ajukan Cuti untuk Kampanye Pilpres 2024

7 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk kantor di Balai Kota Solo meski hari ini merupakan kampanye perdana Pemilu 2024, Selasa 28 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rakabuming Akui Belum Ajukan Cuti untuk Kampanye Pilpres 2024

Gibran Rakabuming mengaku belum mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres 2024.


Rocky Gerung Sebut Kasusnya Sudah di Kejaksaan, Kapuspen Kejagung: Belum Ada Penetapan Tersangka

7 jam lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rocky Gerung Sebut Kasusnya Sudah di Kejaksaan, Kapuspen Kejagung: Belum Ada Penetapan Tersangka

Rocky Gerung mengatakan laporan PDIP sudah dicabut tapi ada berita kalau Bareskrim Polri masih memeriksa saksi kasus itu.