Proyek Wisma Atlet Mandek, Pemerintah Temui DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas proses hibah lahan pembangunan wisma atlet Asian Games 2018 di Kemayoran. Kebijakan ini muncul setelah Komisi Pemerintahan DPR menolak pengalihan status aset lahan tersebut.

    "Kami berharap dari pertemuan itu tercapai keberhasilan bersama menyambut Asian Games 2018," kata Puan Maharani, Ketua Steering Committee Asian Games 2018, seusai rapat koordinasi ihwal perhelatan se-Asia itu di kantornya, Jl. Medan Merdeka, Jakarta, kemarin.

    Pemerintah memutuskan membangun wisma atlet sebanyak tujuh tower di atas lahan seluas 10 hektare di Kemayoran pada 2017. Pembangunan dibebankan kepada DKI Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun menyanggupinya.

    Meski demikian, Ahok memberi syarat lahan Kemayoran yang berstatus milik Kementerian Sekretariat Negara itu beralih menjadi aset pemerintahannya. Persolan pun muncul lantara DPR menolak usulan tersebut. Mereka berkukuh bahwa lahan tersebut sudah diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun warga Kemayoran.

    Progres proyek yang bakal menghabiskan anggaran PT Jakarta Propertindo (Jakpro), badan usaha milik daerah DKI Jakarta, sekitar Rp 4 triliun lebih itu akhirnya tak menuai kejelasan. Polemik lahan ini tercium oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA) yang berbuah ancaman mengalihkan tuan rumah Asian Games dari Indonesia ke negara lain yang lebih siap.

    Pratikno, Menteri Sekretariat Negara, menyatakan, pemerintah telah mengumpulkan beragam pandangan hukum untuk meyakinkan DPR ihwal kebijakan pengalihan status aset lahan. Misalnya dari Kementerian Keuangan ataupun Kejaksaan Agung. Pratikno berharap pandangan hukum yang membolehkan pengalihan aset itu bisa mendapat hasil positif saat bertemu Dewan.

    Baik Pratikno maupun Puan belum menyampaikan kapan pertemuan kedua institusi tersebut bakal digelar kendati rapat memutuskan masalah lahan wisma atlet harus kelar bulan ini. Tujuannya agar pengucuran anggaran perencanaan bisa dilakukan pada awal tahun depan. "Kami akan menyelesaikan hal ini dalam waktu cepat," ucapnya.

    TRI SUHARMAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.