TEMPO.CO, Palembang- Dana penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) ke III di Palembang, Sumatera Selatan, 22 September hingga 1 Oktober belum juga cair sehingga Panitia Pelaksana kelimpungan. Ketua Panitia Pelaksana Pusat ISG III, Anthony Sunarjo, mengaku tak dapat berbuat banyak. Hal yang sama dinyatakan Ketua Deputi I Panitia Pelaksana Bidang Pertandingan, Djoko Pramono.

Dana penyelenggararaan yang berasal dari APBN Rp 80 miliar tersebut belum dapat dicairkan karena draf Peraturan Presiden (Perpres) ISG III sebagai payung hukum untuk mencairkannya belum ditandatangani Presiden SBY. Sementara saat ini Presiden SBY berkunjung ke Rusia.

“Kami masih terus menunggu Perpres tersebut diterbitkan, karena tidak mungkin mencairkan dana tersebut tanpa ada payung hukumnya. Siapa yang mau bertanggung jawab?” kata Anthony kepada Tempo, kemarin.

Draf Keppres tersebut berisi payung hukum agar pengadaan barang dan jasa untuk keperluan ISG III dapat dilakukan tanpa proses tender. Hal ini diperlukan mengingat waktu penyelenggaraan ISG yang tinggal tiga minggu lagi. Menurut Anthony, bila harus melalui tender lebih dulu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses tender untuk ISG III dapat memakan waktu minimal 45 hari.

Dengan demikian menurut Anthony, ISG III sulit terlaksana bila pengadaan barang dan jasa yang diperlukan harus melalui proses tender.

Pada kesempatan terpisah Djoko Pramono menegaskan ISG III terancam batal terlaksana.

“ISG III bisa batal ini kalau tidak solusi (pendanaannya),” katanya.

Menurut Djoko, dana tersebut sangat diperlukan mengingat saat ini peralatan pertandingan sama sekali belum tersedia. Meskipun ISG III akan dibuka secara resmi oleh Presiden SBY pada 22 September, namun sejumlah cabang olahraga sudah bertanding seminggu sebelumnya. Bola basket dan sepak bola, misalnya, sudah harus bertanding pada 15 September mendatang.

Tentang kendala besar dalam pencairan dana APBN untuk penyelenggaraan ISG III tersebut, Sekretaris Kemenpora, Yuli Mumpuni, membenarkan hal tersebut. Menurut Yuli, Presiden SBY belum menandatangani draf Perpres tentang penyelenggaraan ISG III karena masih ada yang harus direvisi.

Semula diharapkan Presiden sudah menandatangani draf itu sebelum bertolak ke luar negeri. Namun ternyata Presiden meminta draf itu harud direvisi dan revisi belum selesai saat Presiden meninggalkan Tanah Air.

Karena itulah, Senin siang ini Menpora Roy Suryo dan Menko Kesra Agung Laksono dijadwalkan bertemu untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Satu di antaranya yang akan dijajaki, menurut Yuli, melalui mekanisme block grand untuk pencairan dana APBN tersebut.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana ISG Daerah Sumsel, Muddai Madang, menjelaskan pihaknya paling merasakan dampak dari keterlambatan pencairan dana APBN. Namun sebagai tuan rumah Muddai menyatakan tidak ada alasan bagi panitia untuk menggerutu.

Menurut Muddai, bila dana APBN tak juga cair, panitia harus mencari dana talangan dari uang pribadi. Namun Muddai tidak menjelaskan secara terperinci pribadi yang dia maksudkan. Yang pasti ia menyatakan kapok menjadi panitia kejuaraan multicabang olahraga, karena kejadian ini mirip pada saat Sumatera Selatan menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games ke-26/2011.

“Pokoknya saya kapok jadi panitia, karena dulu SEA Games juga seperti ini,” kata Muddai Madang.

PARLIZA HENDRAWAN | GADI MAKITAN | ADITYA BUDIMAN