Tim bulutangkis putra Indonesia berpose bersama medali perak yang mereka raih setelah partai terakhir bulutangkis beregu putra Islamic Solidarity Games (ISG) III di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumsel, (26/9). ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Palembang - Meski sukses menyelenggarakan pesta olahraga Islamic Solidarity Games III di Palembang, 22 September hingga 1 Oktober 2013, Panitia Pelaksana merasa was-was karena dibayangi ketakutan bakal diperiksa penegak hukum terkait pengadaan barang dan jasa kegiatan itu.
Sumber Tempo di kepanitiaan ISG III menyatakan kekhawatiran itu terkait dengan penggunaan dana APBN dan APBD untuk penyelenggaraan ISG III. Ia menyatakan dana penyelenggaraan ISG III sebesar Rp 128 miliar itu merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Panitia merasa tidak memiliki payung hukum dalam penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk keperluan ISG III.
“Kami tetap berharap ada (diterbitkan) Perpres (Peraturan Presiden) tentang penunjukan langsung, bukan sekedar asistensi (tim asistensi yang mengawal pengadaan barang dan jasa secara lansgung)," kata sumber itu.
Sumber itu juga menyatakan Panitia Pelaksana masih dibayang-bayangi bakal berhadapan dengan penegak hukum di waktu-waktu mendatang. Hal itu disebabkan hingga saat ini masih banyak yang mempertanyakan cara pertanggungjawaban panitia pelaksana. "(Panitia) takutnya sudah capek dipenjara pula," kata dia.
<!--more-->
Menpora Roy Suryo sejak awal sudah memastikan panitia bisa tidur nyenyak seusai penutupan ISG kemarin. Hal ini dikarenakan tim asistensi bentukan pemerintah pusat sudah bisa dijadikan pegangan dalam melakukan pelaporan penggunaan uang negara. Perpres penunjukan langsung, menurut Menpora, tidak mungkin diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, karena Presiden tidak ingin menabrak aturan yang dibuatnya sendiri. "Kita ingin menyelamatkan semuanya dengan tidak adanya Perpres itu," kata Menteri Roy.
Dijelaskan oleh Menpora bahwa dalam tim asistensi itu sudah ada Menko Perekonomian, Jaksa Agung, Kepolisian, serta pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan sistem pelaporan keuangan negara. Menurut Menpora, selama ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang tertentu untuk berlindung di balik Perpres.
Akibatnya banyak anggaran yang belum ada pertanggungjawabannya meskipun kegiatannya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. “Kebiasaan tersebut harus dihilangkan. Dana SEA Games 2011 lalu saja belum ada pertanggungjawaban," kata Roy.
Menpora meminta setiap penggunaan anggaran disampaikan secara trasparan, wajar, dan taat azaz. Meskipun dipastikan bakal ada kenaikan harga barang dan jasa tertentu namun Menteri Roy tetap berharap agar harga tersebut naik secara wajar.
ISG 2017: Dapat Tambahan 2 Emas, Indonesia di Posisi 4 Besar
15 Mei 2017
ISG 2017: Dapat Tambahan 2 Emas, Indonesia di Posisi 4 Besar
Indonesia mendapatkan tambahan dua emas dari cabang olahraga angkat besi dan renang dalam ajang Islamic Solidarity Games (ISG) IV 2017 di Baku, Azerbaijan.
