Kejurnas Karate Digelar di Palu, Dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo

Reporter

Antara

Editor

Ariandono

Jumat, 23 Maret 2018 11:34 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi membuka Kejuaraan Nasional Karate ke XX yang berlangsung selama tiga hari 23-25 di Auditorium Universitas Tadulakao (Untad) Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 23 Maret 2018.

Mendagri mengatakan kejurnas ini merupakan kerja sama PB Forki dengan Kementerian Dalam Negeri yang awal mulanya telah dilaksanakan oleh Mendagri Rudini.

Baca: Asian Games 2018: Dongkrak Performa, Karate Perlu Pelatih Asing

"Jadi kejurnas karate pertama diselenggarakan memperebutkan piala Mendagri Rudini," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di hadapan ratusan atlet dari berbagai provinsi di Tanah Air yang mengikuti ajang itu.

Mendagri Tjahojo Kumolo mengatakan tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mencari kader-kader atlet yang terbaik untuk menjadi aset bangsa Indonesia mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat nasional, Asia Tenggara dan dunia.

Termasuk kejuaraan yang sudah di depan mata yakni Asian Games 2018 di mana Indonesia sebagai tuan rumah dari kejuaraan tersebut.

Baca: Asian Games 2018: 4 Karateka yang Keluar Boleh Ikut Seleksi Kedua

"Saya kira PB Forki akan mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi Asian Games 2018," kata Mendagri.

Kejurnas Karate 2018 mempertandingkan sebanyak 36 kelas memperebutkan Piala Mendagri. Sebelum kejurnas telah dilaksanakan juga penataran dan ujian wasit juri karate diikuti sekitar 598 peserta.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

8 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

9 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

3 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

7 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

7 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

7 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya