TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir angkat bicara ihwal tumpang tindih wewenang antara KOI dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Erick berharap Ketua Umum KOI baru (periode 2019-2023) bisa menyelesaikan persoalan KOI dengan KONI yang kerap mengalami tumpang tindih dalam urusan olahraga nasional. Ada beberapa solusi yang ditawarkan Erick jelang berakhir masa jabatannya.

Ia mengatakan Ketua KOI dan semua pihak terkait bisa merevisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). "Ini akan terus over lapping kalau UU SKN tidak diperbaiki," ungkap Erick di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Menurut dia, revisi UU SKN harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk DPR RI. "Bisa dicari solusi bersamanya. Kalau tidak over lap job desk seperti hari ini tidak akan menyelesaikan permasalahan olahraga Indonesia," kata Erick.

Selain itu, mantan Presiden klub Inter Milan ini menilai persoalan tumpang tindih bisa diselesaikan dengan memisahkan KOI dan KONI seperti saat ini. Pemisahan dua lembaga tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain.

Alternatif lain, lanjut dia, ialah dengan menggabungkan KOI dan KONI. Dengan bersatunya KOI dan KONI maka pembinaan atlet akan kembali ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pengurus cabang olahraga.

Erick juga menawarkan solusi yang ekstrem, yakni membubarkan salah satu organisasi olahraga itu. Persoalan tumpang tindih wewenang akan hilang bila hanya ada satu organisasi olahraga, yakni KOI atau KONI saja. "Itu opsi semua," sebut dia.

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tengah menggelar kongres di Jakarta. Kongres dijadwalkan akan memilih Ketua Umum KOI baru periode 2019-2023.Hanya ada satu kandidat calon Ketua Umum KOI periode 2019-2023. Calon tunggal tersebut ialah Raja Sapta Oktohari. Ia merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI).

IRSYAN HASYIM